Bisnis.com, NEW DELHI – Regulasi bank sentral yang melarang bank-bank India membeli obligasi untuk pembiayaan infrastruktur praktis menghambat rencana Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengggenjot pembangunan negara tersebut.
Modi kian sulit mengumpulkan miliaran dolar dari pasar obligasi untuk merealisasikan cita-citanya membangun megaproyek. Padahal pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci agenda reformasi Modi yang ditargetkan selesai 2022 kelak.
Konsultan investasi dan pasar modal Axis bank, Shashikant Rathi, menyampaikan bahwa regulasi bank sentral amat krusial untuk menciptakan pasar investasi dan obligasi.
“Jika bank tidak membuka kesempatan untuk berinvestasi melalu obligasi pembiayaan infrastruktur, para investor akan skeptis,” kata Rathi di New Delhi.
Menurut laporan lembaga auditor KPMG, India setidaknya membutuhkan investasi US$2 triliun untuk mulai membangun infrastruktur.
Pada Juli lalu, pemerintah mendorong bank-bank India untuk menerbitkan obligasi pembiayaan infrastruktur, dengan fasilitas pembebasan persyaratan cadangan bank.
Seminggu kemudian, Reserve bank of India (RBI) menerbitkan regulasi yang melarang bank membeli obligasi yang diterbitkan bank lain unuk mencegah risiko perdagangan melingkar yaitu para pemberi pinjaman bersepakat untuk membeli obligasi satu sama lain.
RBI menyampaikan harapannya agar investor berperan lebih melalui asuransi, dana pensiun, dan reksadana. Para analis mengkritik kebijakan tersebut, karena dinilai menghambat likuiditas dan pembentukan pasar.
