Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan sejauh ini tidak ada tawaran kepada partainya untuk bergabung dengan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemerintahan selanjutnya.
"Setahu saya sejauh ini tidak ada (tawaran bergabung)," kata Akbar Tandjung seusai menghadiri acara Halal Bihalal Gerakan Pemantapan Pancasila di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/8/2014).
Akbar menyebutkan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto -Hatta Rajasa akan berupaya tetap solid menjadi oposisi dalam pemerintahan selanjutnya.
"Kami tekadnya mempertahankan koalisi setidaknya sampai lima tahun ke depan, kami menjadi kekuatan penyeimbang," tegasnya seperti dikutip Antara.
Dia menekankan partai pendukung Prabowo-Hatta yang terdiri dari Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PBB, PKS pada prinsipnya mengakui keabsahan pemerintahan Jokowi-JK melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Pilpres yang bersifat final dan mengikat.
Namun, Akabar mengingatkan seluruh pihak menghormati langkah-langkah hukum dan politik yang diambil partai pendukung Prabowo-Hatta dalam menyikapi hasil Pilpres 2014.
Seperti diberikatan Bisnis, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan dibentuknya Koalisi Merah Putih bukan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014.
Pria yang akrab disapa Ical itu mengatakan dalam mukadimah Koalisi Merah Putih tidak ada satupun kata-kata yang menyebutkan bahwa koalisi tersebut didirikan untuk memenanggkan Prabowo-Hatta, melainkan menyepakati setidaknya tiga tujuan utama untuk membangun bangsa.
Pertama, kata Ical, di mukadimah itu dijelaskan Koalisi Merah Putih dibangun untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Apabila ada pihak-pihak yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara, maka Koalisi Merah Putih akan menghambat dan menjegalnya.
"Termasuk di dalamnya apabila ada pihak yang ingin mencabut Tap MPRS No. 25/1966 tentang pelarangan PKI, kami akan hambat," tuturnya.
Kedua, lanjutnya, di mukadimah itu dikatakan koalisi merah putih akan memastikan bahwa negara menjamin hak semua warga untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
Ketiga, Koalisi Merah Putih akan menjamin hak warga negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai prinsip hak asasi manusia. Maka, lanjutnya, koalisi tersebut dibentuk untuk jangka panjang.
