KABINET JOKOWI-JK: Jusuf Kalla Harus Lebih Aktif di Tim Transisi

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla dipandang perlu lebih aktif dan terlibat dalam Tim Transisi.Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, mengatakan keterlibatan Wakil Presiden RI terpilih Jusuf Kalla dalam Tim Transisi diperlukan sebagai penyeimbang, sekaligus mencegah timbulnya dominasi yang hadir di tempat itu."Saya rasa JK perlu dilibatkan (dalam Tim Transisi) sebagai penyeimbang dari orang-orang parpol pendukung," kata Igor dihubungi di Jakarta, Selasa (19/8/2014).Presiden RI terpilih "Jokowi" Joko Widodo menggagas pembentukan Tim Transisi untuk menggodok susunan kabinet kerjanya apabila resmi dilantik kelak. Namun, seiring pembentukan Tim Transisi itu, JK belum melibatkan diri di dalamnya.Menurut Igor ada tiga kemungkinan mengapa Jokowi tidak atau belum melibatkan JK di sana.Pertama, ketidakterlibatan JK di Tim Transisi menunjukkan bahwa peran JK dalam pemenangan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres tidak dianggap signifikan oleh timses."Artinya kemenangan pasangan Jokowi-JK masih karena faktor Jokowi dan parpol pengusungnya. Berbeda dulu saat pilpres 2004 saat mendampingi SBY, faktor JK menentukan dan penting," ujar Igor.Kedua, kata dia, usia JK yang lebih tua dari Jokowi tidak akan mewujudkan asumsi adanya matahari kembar dalam pemerintahan baru nanti. Peran JK akan mirip seperti wapres Boediono sekarang terhadap SBY."Pengalaman JK lebih dibutuhkan, daripada sarannya. Sekarang, slogan 'lebih cepat, lebih baik' justru ada di Jokowi, bukan di JK untuk melakukan terobosan baru," tutur dia.Ketiga, munculnya nama Kepala Staf Kantor Tim Transisi, Rini Soemarno (selaku orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) mengisyaratkan dominasi keputusan dalam pemerintahan Jokowi-JK berada di tangan Megawati."Tidak adanya orang yang mewakili JK di tim transisi menunjukkan juga hal itu. Citra 'petugas partai' memang tidak dapat disembunyikan di pundak Jokowi, namun justru JK lah sosok sebenarnya yang bukan petugas partai," papar dia.Dia mengatakan apabila hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan kompleksitas politik antara relawan, simpatisan, masyarakat yang memilih dengan parpol pengusung. Sehingga JK perlu segera dilibatkan dalam Kantor Transisi itu.