Bisnis.com, SOLO—Pembebasan lahan di dua dari tiga ruas tol yang diprioritaskan pemerintah bisa selesai tahun ini, hanya ruas Medan—Binjai yang terkendala oleh pembebasan lahan milik PTPN II.
Direktur Bina Marga Direktur Bina Teknik Kementerian PU, Subagyo menjelaskan saat ini sebagian lahan milik PTPN II yang akan dilewati tol Trans Sumatra dikuasai oleh pihak lain.
Tim pembebasan tanah (TPT), jelasnya, tidak bisa meneruskan proses pengadaan lahan sampai area tersebut bebas dari pendudukan liar.
“Pembeli lahan tentu inginnya clear. Itu [menertibkan pendudukan] tentu tugas pemilik lahan [PTPN II],” katanya kepada beberapa wartawan usai rapat koordinasi TPT jalan tol seluruh Indonesia, Kamis (14/8).
Kondisi di area PTPN II membuat Subagyo pesimistis seluruh lahan proyek tol ruas Medan—Binjai bisa selesai tahun ini.
Di sisi lain, di mengklaim proses pembebasan lahan untuk proyek tol ruas Manado—Bitung dan Palembang Indralaya bisa selesai tahun ini.
“Manado—Bitung, sampai akhir tahun, insya allah sudah. Palembang—Indralaya tadi dengar sendiri sudah hampir selesai,” kata Subagyo.
Sementara itu, anggota TPT ruas tol Palembang—Indralaya Adi Rosadi mengaku tidak menemukan permasalahan dalam menerapkan UU no. 2/2012 dalam pembebasan lahan.
Ruas Palembang—Indralaya adalah proyek tol pertama yang pembebasan lahanya menggunakan aturan Peraturan Presiden no. 71/2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
Adi menjelaskan perbedaan proses yang baru adalah surat perintah pembebasan tanah (SP2T) diterbitkan setelah konsultasi pemerintah dengan para pemilik lahan.
“Kalau dulu SP2T terbit, baru konsultasi publik. Jadi kalau ada warga yang tidak setuju, kita ulang lagi. Jadi [dalam sistem baru] SP2T ini tidak akan berubah lagi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
