Bisnis.com, JAKARTA--Selain minimalisasi kuota impor komoditas pokok, pemerintahan Jokowi-JK juga akan mengejar implementasi kebijakan pertanian dan perikanan dalam lingkup yang lebih kecil.
Wasekjen PDIP dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menuturkan, saat ini tim transisi yang dipimpin Rini Soemarmo masih mengkaji melalui berbagai kelompok kerja.
"Untuk nelayan, kami masih kaji misalnya 1.000 kampung nelayan untuk menata rumah nelayan dan kredit untuk nelayan. Jadi ketika melaut ada campur tangan negara, negara yang hadir, bukan tengkulak," jelasnya, Sabtu (16/8/2014).
Untuk peternak, tuturnya, tim sedang mendalami masalah pakan ternak, yang selama ini masih didominasi bahan baku impor.
"Peternak lebih memerlukan pakan yang menggunakan sumber daya lokal dengan teknologi terapan yang sederhana. Jadi kita fokus ke sana," lanjutnya.
Dia menuturkan, inti politik pangan Jokowi-JK adalah percaya pada produksi dalam negeri, yang akan diterapkan dalam dua lini besar, yaitu perlindungan petani dan insentif kepada peneliti untuk menghasilkan produk terapan yang bermutu.
"Harus didahului oleh keberpihakan yang sangat kuat dengan pendekatan hulu-hilir. Ini penting untuk mengubah paradigma, yaitu percaya kepada produksi dalam negeri," ungkap Hasto.
