Bisnis.com, JAKARTA--Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan presiden terpilih, Joko Widodo, yang mengangkat mantan Kepala BIN Letjen (Pur) AM Hendropriyono, sebagai penasihat tim transisi.
"Bagi Kontras, pengangkatan ini merupakan pengabaian terhadap semangat penegakan HAM pada pemerintahan yang baru akan dibangun," tegas Koordinator Kontras Haris Azhardi Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Dia berpendapat bahwa Jokowi sepatutnya paham dengan sejumlah kejahatan kemanusiaan di Indonesia.
Salah satu kasusnya adalah tragedi Talangsari 1989 dan pembunuhan Munir, yang menurut Kontras, Hendropriyono adalah orang yang dinilai bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian tersebut.
Tapi, salah seorang relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Boni Hargens, menilai pengangkatan Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi karena terkait rekam jejaknya dalam intelijen.
"Saya kira Pak Hendro dipilih karena dia senior, punya rekam jejak dalam keamanan, intelijen. Politik butuh itu, butuh analisis intelijen yang kuat," paparnya.
Boni yang juga pengamat politik dari Universitas Indonesia itu mengatakan terkait sejumlah pernyataan yang menyayangkan pengangkatan Hendropriyono, menurutnya itu ranah yang lain.
"Soal rekam jejak (Hendropriyono) itu ranahnya lain. Silakan dibuktikan, kan ada ranah hukumnya. Tetapi saat ini tidak ada keputusan soal itu jadi tidak ada yang salah soal pengangkatan dia sebagai penasihat rumah transisi. Tentu Jokowi tidak percaya pada 'katanya', harus ada bukti kuat," jelas Boni.
Sementara itu, Ketua Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin, mengatakan sebagai relawan ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi.
"Kalau saya menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi. Saya kira dia mendengar (kalau ada yang mau komplain). Hendropriyono itu salah satu relawan," tegasnya.
