Bisnis.com, BATU -- Pemkot Batu, Jawa Timur, siap melakukan upaya antisipasi masuknya pekerja seks komersial (PSK) eks lokalisasi Dolly Surabaya ke wilayahnya.
Sinal Abidin, Kabag Humas Pemkot Batu, mengatakan pasca penutupan Dolly, pemkot sudah menaruh kekhawatiran akan kemungkinan masuknya eks penghuninya ke Kota Batu.
“Peluang ke arah sana (masuk Batu) sangat besar. Mengingat Batu merupakan daerah tujuan wisata,” kata Sinal, Selasa (5/8/2014).
Karena itu untuk mengantisipasi hal itu pemkot akan menerjunkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait utamanya satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan operasi (razia) maupun pengawasan ketat.
Di antara pengawasan yang dilakukan tersebut terhadap sejumlah tempat hiburan malam seperti karaoke, warung remang-remang, maupun sejumlah villa maupun tempat penginapan.
“Dalam hal ini kami akan menegakkan peraturan daerah (perda), jangan sampai eks Dolly ramai-ramai menyerbu Batu,” jelas dia.
Sementara itu, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Batu, mengimbau Pemkot Batu agar waspada terhadap kemungkinan masuknya PSK eks Dolly masuk ke wilayahnya.
Ketua FKUB yang juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu, Abdul Rokhim, mengatakan pasca penutupan lokalisasi oleh Pemkot Surabaya tidak menutup kemungkinan eks penghuninya bakal membidik Batu sebagai daerah operasi baru mereka.
“Pasalnya FKUB memantau terdapat sedikitnya 16 eks Dolly dan Jarak yang saat ini berada di Kota Batu,” ujar Rokhim.
Kewaspadaan yang harus dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut pada ekses secara sosial, melainkan juga kemungkinan terhadap terjadinya penularan penyakit seperti HIV/AIDS.
Menurutnya, untuk menangani permasalahan tersebut membutuhkan koordinasi antardinas terkait. FKUB berharap tidak hanya melibatkan dinas sosial dan tenaga kerja saja, namun juga dinas kesehatan guna mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit.
“Perlu adanya penanganan serius tidak hanya dari pemkot namun juga sejumlah pihak terkait seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, Badan Narkotika Nasional (BNN), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan,” tambah dia.
Pengawasan maupun pencegahan perlu dilakukan karena eks PSK Dolly tersebut akan beroperasi secara terselubung. Sementara data riil berapa jumlah PSK yang ada di Kota Batu di luar eks Dolly juga belum ada.
Karena itu langkah tepat untuk mengantisipasi penyebaran PSK di Kota Batu adalah dengan melakukan tindakan persuasif dan mengajak sharing para PSK agar mereka tidak lagi menjalankan profesi lamanya di Batu.
Selain itu Pemkot Batu juga harus menyiapkan program pengentasan eks PSK seperti lapangan kerja baru serta membekali mereka dengan keterampilan agar mereka tidak lagi bekerja sebagai PSK.
“Masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama namun juga pemerintah dalam hal ini dinas sosial. Kami siap bekerja sama untuk kemaslahatan umat,” sambungnya.
Upaya untuk meningkatkan kewaspadaan perlu dilakukan sejak dini karena transaksi prostitusi di Batu berlangsung tertutup. Hal ini membuat pihak berwenang kesulitan untuk menanganinya.
