Bisnis.com, BANDA ACEH - PT Pertamina Cabang Provinsi Aceh membatasi penyaluran solar bersubsidi di 12 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kawasan kepulauan, jalur pantai barat, dan tengah menjadi hanya pada pukul 08.00-18.00 WIB per hari.
Manager Pemasaran Pertamina Cabang Aceh Aribawa di Banda Aceh, Senin menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan penyaluran solar bersubsidi dilakukan sehubungan dengan surat edaran BPH Migas.
Sesuai dengan arahan BPH Migas, klaster tertentu (tahap I) yaitu kawasan tertutup (kepulauan), kawasan Industri, pertambangan dan perkebunan akan dilakukan pembatasan penyaluran solar subsidi hanya pada pukul 08.00-18.00.
SPBU daerah pantai barat terkena pembatasan tersebut yakni 3 di 3 Kabupaten Aceh Barat, 1 di Aceh Barat Daya, 3 di Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan di jalur tengah, yakni 2 di Kabupaten Gayo Lues, serta masing-masing 1 di Kabupaten Bener Meriah, serta daerah kepulauan yakni Sabang dan Simeulue.
Penyaluran BBM bersubsidi ke konsumen tertentu seperti nelayan di solar packed dealer nelayan (SPDN) atau stasiun pengisian bunker nelayan (SBPN) maupun agen premium minyak solar (APMS) akan mengalami penyesuaian alokasi sejumlah 20 % dengan mengutamakan penyaluran ke kapal nelayan di bawah 30 GT.
Lembaga penyalur lainnya khususnya pada titik-titik lokasi jalur lintas, seperti jalur distribusi logistik untuk sementara belum diberlakukan kebijakan ini oleh BPH Migas, sehingga beroperasional normal, kata Aribawa.
"Kami mengimbau masyarakat tidak khawatir dan tidak perlu melakukan pembelian berlebihan terkait kebijakan pemerintah ini. Kami menjamin produk BBM nonsubsidi seperti Pertamina Dex dan Pertamax dengan kualitas BBM yang jauh lebih baik untuk kendaraan konsumen akan tetap tersedia di SPBU-SPBU maupun lembaga penyalur lainnya," ujarnya.
Dikatakan, mulai hari ini juga, PT Pertamina pun melakukan survei perilaku kebutuhan konsumen akan BBM solar brsubsidi di seluruh SPBU/APMS/SPDN/SPBN dengan metode untuk setiap konsumen pembeli solar diminta untuk melakukan pengisian kartu survei setiap melakukan pembelian solar subsidi.
"Hal ini kami lakukan untuk dapat memudahkan dalam memetakan kebutuhan nyata BBM solar subsidi baik dari transportasi darat maupun laut," tutur Aribawa.
Sementara itu untuk konsumen khusus seperti konsumen dengan surat rekomendasi SKPD dimintanya dapat tertib melakukan pembelian sesuai dengan Surat Rekomendasi SKPD yang diserahkan kepada pihak SPBU/APMS /SPDN/SPBN sebagai bukti.
Pada prinsipnya bahwa kebijakan ini merupakan keputusan dari pemerintah terkait alokasi BBM berubsidi sesuai UU No 12 Tahun 2014 tentang APBN-P untuk BBM berubsidi dikurangi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter, sehingga harsus diupaya kanuntuk menjaga agar kuota tersebut mencukupii sampai akhir 2014.
"Kami akan berkoordinasi intensif dan mohon kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga kuota BBM untuk Provinsi Aceh dapat tetap terjaga sampai akhir tahun 2014," katanya, Ia mengimbau pemegang kendaraan dinas pemintah memberikan teladan ke masyarakat sesuai Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013 bahwa kendaraan dinas pemerintahan, BUMN/D, serta kendaraan sektor industri wajib memmbeli BBM nonsubsidi.
