Bisnis.com, MALANG - Tiga organisasi wartawan di Malang Raya yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), menuntut independensi perusahaan media agar netral dalam pemberitaan.
Ketua PWI Malang Raya Sugeng Irawan mengatakan ada lima tuntutan yang disampaikan PWI kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Tuntutan tersebut terkait aksi vandalisme terhadap kantor TV One di Yogyakarta dan demonstrasi di kantor TV One di Jakarta. Hal itu telah menciderai kemerdekaan pers. Kendati sebelum vandalisme dan pengepungan kantor TV One, ada pihak yang merasa dirugikan oleh TV One,” kata Sugeng, Minggu (6/7/2014).
Tuntutan tersebut adalah mengecam segala bentuk kekerasan atau aksi yang menciderai kemerdekaan pers. Jika ada pihak yang dirugikan atas pemberitaan media, hendaknya melakukan mekanisme yang diatur Undang-undang Pers dan mengadukan kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Mereka juga mendesak perusahaan media menjaga independensi dalam menyajikan berita terutama dalam liputan pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
“Pers harus senantiasa mematuhi prinsip jurnalistik, kode etik jurnalistik dan UU Pers. Selain itu, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (SP3 dan SPS) KPI 2012, sebagaimana diatur dalam UU No.32/2002 tentang Penyiaran, serta UU Pers No.40/1999 tentang Pers,” jelas Sugeng.
Dia juga mengecam penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan politik yang berlangsung selama Pilpres. Pihaknya mengajak jurnalis media cetak, televisi, online, dan radio untuk melawan intervensi ruang redaksi oleh pemilik media yang memiliki afiliasi politik kepada salah satu calon presiden, demi menjaga independensi ruang redaksi.
“Terakhir, kami menuntut Dewan Pers dan KPI proaktif mengawasi dan menindak media yang tidak independen dan cenderung partisa, serta mengembalikan frekuensi dan menjaganya untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Tuntutan tiga organisasi wartawan tersebut telah diserahkan ke Ketua Bidang Hukum Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo dan Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jatim Maulana Arief usai Workshop Media Dalam Pusaran Pilpres di Universitas Merdeka (Unmer), Sabtu (5/7/2014).
