Bisnis.com, JAKARTA--Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2013 telah mencapai angka 63,68 dari skala 0-100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan IDI tahun yang lalu 62,63.
“Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia tetap berada pada kategori ‘Sedang’,” kata Kepala BPS Suryamin seperti dilansir laman BPS, Sabtu (4/7/2014).
Suryamin menjelaskan, tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Baik (indeks > 80), Sedang (indeks 60 - 80), dan Buruk (indek < 60). Ia menyebutkan, sejak 2009 hingga 2013, Indeks Demokrasi Indonesia bergerak fluktuasi dari angka 62,63 hingga 67,30.
“Ini menunjukkan, sejak 2009 hingga 2013, Indeks Demokrasi Indonesia tetap berada di kategori Sedang,” ujarnya.
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, yang pencapaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, di antaranya adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-hak Politik (Political Right), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Ditambahkan Suryami, tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Baik (indeks > 80), Sedang (indeks 60 - 80), dan Buruk (indek < 60). Ia menyebutkan, sejak 2009 hingga 2013, Indeks Demokrasi Indonesia bergerak fluktuasi dari angka 62,63 hingga 67,30. “Ini menunjukkan, sejak 2009 hingga 2013, Indeks Demokrasi Indonesia tetap berada di kategori Sedang,” ujarnya.
Mengenai indikator pengukuran, Suryamin menjelaskan, angka IDI merupakan indeks komposit dari beberapa aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.
“Untuk Indeks Demokrasi Indonesia 2013, aspek kebebasan sipil mencatat angka rata-rata nasional 79,00 atau naik 1,05 dibanding 2012, aspek hak-hak politik tercatat 46,25 turun sedikit dibanding tahun lalu 46,33, dan aspek lembaga demokrasi 72,11 atau naik 2,83 poin dibanding tahun lalu,” paparnya.
Mengenai rendahnya aspek hak-hak politik, Kepala BPS Suryamin mengemukakan, sesuai data IDI 2013 masih ditemukan adanya kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, seperti merusak, membakar, memblokir, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah.
