Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berharap pada pemerintahan berikutnya tidak lagi muncul konflik agraria berujung kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga dan perusahaan.
Dari rilis yang diterima Bisnis, Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kurniawan Sabar mengatakan konflik agraria dan SDA tidak terselesaikan tetapi malah pengerahan aparat kepolisian dan TNI dengan mengintimidasi dan penangkapan. Ironisnya, kondisi itu terjadi jelang Pilpres RI 2014-2019,” kata Kurniawan Sabar, Senin (30/6/2014).
Koalisi WALHI, KPA, KONTRAS, AGRA, PIL-NET, SPKS, dan IHCS pada Juni 2014 mencatatkan beberapa kasus kekerasan intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat, di antaranya penggusuran paksa, penangkapan terhadap orang dan kekerasan terhadap warga.
Seperti sengketa di warga Karawang dengan PT. Agung Podomoro Land, kriminalisasi 6 orang masyarakat adat Tungkal Ulu Kabupaten Musi Banyu Asin di taman suaka marga satwa Danku (Sumatera Selatan).
Gabungan koalisi menuntut kepada Kapolri dan Komnas HAM mengawasi penanganan konflik dan penegakan hukum terhadap anggotanya yang melakukan tindakan kekerasan terhadap petani dan warga dan menyelidiki pelanggaran HAM.
