Bisnis.com, NEW DELHI – Perdana Menteri India Narendra Modi mulai mengalihkan perhatiannya pada hukum perburuhan India karena hukum yang berlaku saat ini dinilai tidak relevan lagi.
Langkah ini merupakan upaya Modi untuk menguatkan kondisi tenaga kerja sebagai salah satu pilar perekonomian. Modi ingin meningkatkan sektor manufaktur dengan menciptakan jutaan lapangan kerja.
Reuters melaporkan pada Senin (30/6/2014), pemerintahan terdahulu pada dasarnya juga ingin melakukan reformasi tenaga kerja, namun dihalangi oleh reaksi buruk serikat pekerja dan para politikus partisan.
Padahal, perubahan undang-undang ketenagakerjaan diprediksikan penting untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif.
Kini Modi berdaya untuk menjalankan rencana ini, mengingat ia terpilih dari pilihan suara mayoritas parlemen India. Saat ini, undang-undang perburuhan yang digunakan adalah yang ditetakan pada jaman pendudukan Inggris di India.
Menurut Kementerian Tenaga Kerja, perubahan regulasi perburuhan merupakan prioritas utama pada masa kepemimpinan 100 hari.
Dalam laporannya tahun ini, Bank Dunia menyampaikan India adalah negara dengan pasar tenaga kerja yang paling kaku di dunia.
“Padahal, regulasi telah mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Namun yang terjadi adalah yang sebaliknya, di mana tenaga kerja mengelak dari perubahan hukum perburuhan,” tulis laporan tersebut.
Partai pendukung Modi, Bharatiya Janata Party (BJP) sebelumnya juga telah mendengungkan beberapa perubahan, seperti penyesuaian upah minimum, meningkatkan jam lembur, dan memperbolehkan perempuan melakukan tugas malam.
“Kami ingin menyediakan lingkungan yang sesuai, yang membantu bakik tenaga kerja maupun industri. Ini merupakan prioritas bagi kami,” kata salah seorang dewan Kementerian Tenaga Kerja.
Survei yang didapat dari Departemen Statistik India menunjukkan negara tersebut hanya mampu menciptakan 5 juta lapangan kerja di sektor manufaktur pada 2004-2005 dan 2011-2012.
Sebuah hasil penelitian menyarankan India menciptakan 12 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya, agar dapat menampung usia tenaga kerja produktif di negara tersebu, yang jumlahnya terbesar di dunia.
