Bisnis.com, BEIJING-- Kantor Audit Nasional (KAN) China melaporkan pertumbuhan utang pemerintah daerah melambat, mengindikasikan ketatnya pengawasan pada proses peminjaman dan kebekuan ekonomi telah menahan laju kredit.
Kepala KAN Liu Jiayi menyampaikan jumlah utang pemerintah daerah pada 9 provinsi dan 9 kota tumbuh 3,79% pada periode Juni-Maret 2014, lebih rendah 7% dari paruh pertama tahun 2013. Laporan tersebut dapat diakses melalui situs resmi Kantor Audit Nasional.
China telah berupaya untuk menekan pinjaman pemerintah daerahnya yang jumlahnya telah melonjak ke nilai 17,9 triliun yuan atau senilai US$2,9 triliun per Juni 2013 lalu. Nilai ini meningkat dari jumlah utang pada akhir 2010 yaitu 10,7 triliun yuan.
Menurut Moodys Investors Service, akumulasi nilai utang pemerintah lokal tersebut dapat menimbulkan risiko pada keuangan pemerintah pusat.
Ekonom Credit Agricole SA, Dariusz Kowalczyk menyampaikan perlambatan pada nilai akumulasi utang pemerintah daerah menunjukkan kesuksesan program pengetatan pengawasan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan.
Di sisi lain, kondisi ini menegaskan adanya tekanan pada pertumbuhan, mengingat keuangan pemerintah daerah difokuskan untuk investasi infrastruktur, kata Kowalczyk. Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal I/2014 lalu adalah 7,4%, pertumbuhan terendah dalam enam kuartal terakhir.
Melihat hal ini, Kementerian Keuangan China memutuskan utuk memantau secara intensif kemungkinan timbulnya risiko pada pinjaman pemerintah daerah, terutama risiko adanya peminjaman ilegal.
Sembilan provinsi yang diaudit KAN measih memiliki kewajiban atas tunggakan senilai 821 juta yuan per 31 Maret.
Padahal, sembilan bulan sebelumnya, beberapa provinsi tersebut melakukan peminjaman sebesar 57,9 miliar yuan dengan tujuan pembayaran utang.
Sebelumnya, Liu menemukan empat kota yang menggabungkan pinjaman mereka dengan menggunakan jaminan pemerintah dan agunan yang tidak diperbolehkan.
Wakil Gubernur Peoples Bank of China (PBOC), Liu Shiyu berjanji akan fokus membereskan utang pemerintah daerah, perbankan bayangan, dan pasar real estat sebagai upaya mencegah krisis finansial.
