Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok pemerhati hak-hak buruh internasional, Clean Clothes Campaign (CCC) mendesak pemerintah dan pemilik merek untuk mengambil tindakan serius terkait upah buruh di sektor garmen.
Mirjam van Heugten, dari Sekretariat Internasional Clean Clothes Campaign, berharap dapat melihat komitmen nyata dari merek besar untuk menangani kebutuhan riil pekerja mereka. “Upah layak harus menjadi akan dari kebijakan itu,” ungkapnya, Jumat (20/6/2014).
Di sektor garmen, upah minimum hanya cukup untuk menutupi 2 minggu kebutuhan hidup layak. Parahnya, industri garmen merupakan industri yang paling banyak melanggar ketentuan upah minimum.
Untuk menutupi kekurangan upah, para buruh harus memperpanjang jam kerja dengan cara lembur atau bekerja di tempat lain, bahkan banyak buruh yang rela mengurangi konsumsi. Di tempat lain, terdapat buruh yang terpaksa terjerat utang.
“Di industri garmen, buruh bisa bertahun-tahun mendapatkan upah minimum. Padahal, masa kerja mereka di atas 1 tahun,” ujar Emelia Yanti Siahaan, Ketua Pelaksana Pengadilan Rakyat, sebuah pengadilan yang akan digelar pada 21-24 Juni 2014 di Jakarta.
Bayu Murnianto, Presiden Federasi Serikat Buruh Indonesia, mengatakan salah satu basis para buruh bekerja adalah di bagian pergudangan sepatu Adidas dan Nike. "Dalam sebulan upah mereka hanya Rp800.000. Padahal upah minimum DKI Jakarta sudah mencapai Rp2,2 juta,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
