Bisnis.com, BANGKOK - Pemimpin militer Thailand Prayuth Chan-Ocha mengatakan mungkin diperlukan waktu setidaknya satu tahun untuk mengembalikan negara itu ke pemerintahan sipil karena junta militer yang merebut kekuasaan pada 22 Mei lalu butuh waktu untuk melaksanakan reformasi pemilu dan menyatukan negara.
"Ini tidak akan terjadi jika masih ada protes tanpa pemahaman yang benar tentang demokrasi," ujar Prayuth dalam transkrip resmi dari pidato yang disiarkan secara nasional di Thailand, Jumat (30/5/2014). "Kami minta berikan waktu bagi reformasi untuk memperbaiki sistem demokrasi kita," tambahnya.
Prayuth mengatakan momok kekerasan baru memaksa tentara untuk merebut kekuasaan pekan lalu dan menegaskan kembali peringatan kepada kelompok oposisi bahwa protes politik tidak akan ditoleransi.
Militer mengatakan pihaknya tidak punya pilihan kecuali merebut kekuasaan negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut untuk mengakhiri kekacauan politik yang berlangsung selama 6 bulan lebih. Hal tersebut menyebabkan pemilu dibatalkan pada Februari dan penggulingan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra oleh pengadilan tiga bulan kemudian.
Protes bermunculan di Bangkok dan kota utara Chian-Mai menentang darurat militer yang diberlakukan dua hari sebelum kudeta.
"Kita tidak bisa terus berkelahi satu sama lain hanya karena kita berpikir secara berbeda atau menggunakan hukum untuk keuntungan kita sendiri," kata Prayuth. "Ini hanya akan menciptakan lebih banyak konflik. Negara akan menjadi tidak stabil dan kehilangan kredibilitasnya di kalangan masyarakat internasional. Semua pihak harus bekerja sama dan bersatu," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
