Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Agama Ad Interim Agung Laksono menegaskan pihaknya tidak akan memberikan bagian atau jatah kursi haji bagi staf di kementeriannya atau keluarga.
“Jelas tidak ada, di sini tidak ada jatah menjatah kursi haji. Jatah kursi pejabat itu kurangi hak kursi haji masyarakat,” tegasnya seperti dilansir situs Kemenko Kesra, Jumat 30/5/2014).
Menko Kesra yang kini menjadi Menteri Agama Ad Interim itu meminta semua unsur masyarakat harus memahami bahwa kuota haji di Indonesia sangat terbatas, bahkan masyarakat harus mengantre sampai 15 tahun untuk dapat pergi ke Tanah Suci. Karenanya, hak tersebut tidak boleh disalahgunakan.
“Malahan, sudah ada imbauan bahwa pergi haji cukup sekali karena itu beri kesempatan pada yang lainya,” tutur Agung.
Menurut Agung, jika seorang pejabat ingin pergi haji, dapat mengikuti prosedur yang berlaku. Jangan karena penguasa bisa bertindak semaunya.
“Jangan berperilaku seenaknya karena pejabat negara, tetap ikuti aturan. Jangan sampai rakyatnya bertahun-tahun mengantre, sedangkan pejabatnya bisa mengambil jatah. Itu tidak fair,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Supriyantoro mengatakan, di Kemenkes hanya ada alokasi dana khusus untuk petugas, pengawas pengendalian penyakit untuk jemaah haji. Namun, tidak ada alokasi dana untuk pejabat atau perseorangan.
“Kita sediakan dana untuk petugas, bukan untuk pejabat atau staf di Kemenkes, apalagi sampai meminta jatah kursi haji,” paparnya.
