Abdul Djamil Gantikan Anggito Abimanyu

Bisnis.com, JAKARTA -  Abdul Djamil ditunjuk sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) setelah Anggito Abimanyu mengundurkan diri pada Jumat pagi (30/5/2014), kata Plt Menteri Agama Agung Laksono setelah menggelar rapat pimpinan di Kementerian Agama (Kemenag) pada Jumat petang.

Rapat yang dipimpin Agung Laksono, yang juga sebagai Menko Kesra tersebut, dihadiri Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Nur Syam, Irjen M. Jasin, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil - yang kini ditunjuk sebagai Dirjen PHU , serta Kepala Pusat Informasi dan Humas Zubaidi.

Sebelumnya Agung menyebutkan bahwa Dirjen PHU Anggito Abimanyu mundur bukan atas dasar tekanan dari berbagai pihak,karena pengunduran sebagai Dirjen PHU datang dari dirinya sendiri. Semata untuk menjaga kewibawaan Kementerian Agama. Sedangkan pengangkatan Abdul Djamil sudah melalui berbagai penilaian dan yang bersangkutan adalah orang lama di kementerian itu.

"Kita mengapresiasi sikap pak Anggito," katanya.

Abdul Djamil, yang diangkat terhitung mulai 30 Mei 2014, diharapkan dapat membawa penyelenggaraan ibadah haji lebih baik. Lagi pula, jabatan Dirjen PHU yang kosong harus segera diisi mengingat penyelenggaraan ibadah haji sudah diambang pintu.

Presidan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sudah menandatangani Keputusan Presiden atau Keppres tentang besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Agung menjelaskan, besaran BPIH untuk musim haji 2014 ini rata-rata turun sebesar delapan persen.

"Penurunan BPIH sebesar itu tak bakal mengurangi kualitas layanan penyelenggaraan haji," tegas Agung lagi.

Peningkatan kualitas layanan, lanjut dia, sudah menjadi komitmen pemerintah. Perbaikan terus dilakukan, mulai pengadaan hotel, transporatasi lokal dan penerbangan termasuk katering yang pengadaannya harus dilakukan secara transparan.

"Tendernya akan kita kawal. Semua harus berjalan sebagaimana mestinya," harap Irjen Kemenag M. Jasin.

Kuota haji Indonesia tetap dipotong 20 persen sebagaimana tahun lalu. Itu sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Saudi menyusul perluasan Masjidil Haram yang belum tuntas. Kuota Haji Indonesia masih sebesar 168 ribu, sudah termasuk untuk haji khusus di dalamnya.

Terkait dengan makin dekatnya penyelenggaraan haji, Menko Kesra Agung Laksono mengimbau kepada umat Islam agar tidak tergiur untuk berangkat menunaikan ibadah haji hanya karena iming-iming pihak tertentu, dengan berjanji dapat memberangkatkan secara cepat. Hal ini penting untuk diperhatikan.

Terkait dengan sisa kuota yang tidak dapat terserap menjelang penutupan pendaftaran, ia mengatakan, akan tetap memberlakukan sesuai dengan nomor urut.

Menjawab pertanyaan seputar kebijakan Dirjen PHU yang lama, Anggito Abimanyu, apakah akan diteruskan atau tidak. Abdul Djamil menjelaskan bahwa pada prinsipnya kebijakan yang baik akan diteruskan.

Namun jika dalam perjalanan dijumpai ada keganjilan, tentu akan diperbaiki. Prinsinya, yang baik akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dirjen M. Jasin mengatakan, akan mengawal seluruh operasional penyelenggaraan haji. Termasuk kebijakan yang dikeluarkan. Jika ada temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang pendekatannya berbeda. Pendekatan KPK pada deliknya jika ditemui di lapangan ada keganjilan, sedangkan Irjen adalah berupa rekomendasi kepada yang berwenang.