Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mendesak Agum Gumelar selaku Ketua Persatuan Purnawirawan TNI dan POLRI (Pepabri) membuka dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberhentikan Prabowo Subianto pada 1998 lalu.
Hendardi mengatakan dokumen tersebut penting diketahui publik lantaran mantan Danjen Kopassus tersebut saat ini mencalonkan diri jadi Presiden di Pilpres 2014 mendatang. Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai Wakil Presiden.
Dia khawatir pencapresan Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan beberapa mitra koalisinya akan mencederai publik. Untuk itu, pemecatan Prabowo harus diinformasikan kepada khalayak.
"Makanya kami ingin tahu, Prabowo dipecat karena apa. Dengan adanya audiensi dengan Pepabri ini setidaknya bisa membantu untuk membongkar soal dokumen DKP tersebut," katanya di Kantor Pepabri Jakarta, Senin (26/5/2014).
Namun, audiensi yang sudah dijadwalkan antara Koalisi Melawan Lupa dan Korban HAM seminggu lalu mendadak dibatalkan sepihak oleh Agum Gumelar. Agum sendiri tidak menjelaskan secara detil alasan pembatalan tersebut.
"Tadinya hari ini (26/5/2014) kami akan audiensi dengan Pepabri lantaran sebelumnya sudah dijadwalkan. Tapi tiba-tiba batal," paparnya.
Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, YLBHI, Setara institute, ICW, Elsam dan keluarga korban HAM tersebut rencananya akan menjadwalkan ulang audiensi dalam waktu dekat.
