Bisnis.com, BALIKPAPAN--Program perbatasan yang disusun oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebaiknya harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan selama ini ada kesan kementerian atau lembaga cenderung jor-joran dalam membuat program perbatasan. Sayangnya, program itu dibuat sendiri-sendiri tanpa memperhatikan aspirasi daerah.
“Saya berharap agar kementerian atau lembaga bisa mendengarkan masukan dari provinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, Daerah Tertinggal dan Pulau Kecil Terluar di Kaltim, Kamis (8/5/2014).
Keberadaan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), menurutnya, bisa menjembatani komunikasi antara kementerian dan lembaga serta daerah yang memiliki wilayah perbatasan.
Hal ini akan mempermudah birokrasi dan lebih mengefektifkan program yang disusun untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda republik.
Rapat Koordinasi yang dilakukan Kaltim ini menurutnya bisa menjadi media untuk mendapatkan informasi mengenai aspirasi di daerah. Dengan melakukan koordinasi semacam ini, diharapkan juga akan ada pemetaan masalah sehingga ada pembagian tanggung jawab program.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perbatasan
