Bisnis.com, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif di media center Gedung KPU, Jakarta Pusat (6/5/2014). Materi evaluasi difokuskan pada daftar pemilih dan pemuktahiran DPT untuk Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014.
“Diharapkan evaluasi ini dapat digunakan sebagai rekomendasi kedepan agar penyelenggaraan pilpres lebih baik,” ucap Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat membuka acara.
Evaluasi oleh 6 lembaga yakni, Perludem, JPPR, KIPP, Migrant Care, Solidaritas Perempuan, dan PPUA Penca memberikan banyak catatan mengenai problem daftar pemilih pada Pemilu Legislatif 9 April 2014.
“Mengapa difokuskan ke daftar pemilih? Karena penting untuk memastikan warga negara yang memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya,” jelas salah satu pembicara dari pakar DPT fakultas hukum Universitas Dipenogoro, Hasyim Azhari.
Adapun tujuan akhir penyusunan daftar pemilih dalam sebuah pemilihan umum sejatinya memperhatikan 3 hal yakni, warga negara dapat memiliki hak pilih dan masuk dalam daftar pemilih, daftar pemilih yang tersedia akurat dan tersedianya informasi domisili pada hari pemungutan suara dan lokasi TPS bagi pemilih terdaftar.
Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu lalu, focus group discussion yang dilakukan enam lembaga ini mencatatkan beberapa mekanisme yang berhubungan dengan DPT yang dirasa belum optimal.
