Bisnis.com, PEKANBARU—Calon legislatif setempat dinilai menjadi dalang terkait dengan ancaman golput pada lima desa di Provinsi Riau.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Johar Firdaus mengatakan suhu politik masyarakat di lima desa tersebut sangat kondusif dan aman. Bahkan, tidak ada isu golput yang mencuat dari masyarakat.
“Masyarakat disana aman-aman saja, tapi ada Caleg-caleg yang tidak bisa terima lima desa ini masuk ke Dapil Kampar,” kata Firdaus dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkompinda), Kamis (3/4/2014).
Dia menambahkan secara yuridis lima desa masuk ke wilayah hukum Kabupaten Kampar. Namun, beberapa hari menjelang pemungutan suara berhembus isu ancaman golput dan diyakini akibat ulah caleg daerah tersebut.
Menurutnya, para caleg telah membina masyarakat yang menjadi konstituennya. Mereka dipastikan tidak mau rugi jika konstituennya berpindah daerah pemilihan.
Pemangku kepentingan diharapkan tetap berpedoman pada keputusan Mahkamah Agung, sehingga adil dan tidak ada kerugian yang dialami masyarakat. Pemerintah setempat harus memberikan sosialisasi terkait dengan status kelima desa tersebut secara intensif.
Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, lima desa tersebut tetap dimasukkan ke dalam Kabupaten Kampar. Hal itu mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Penetapan lima desa masuk dalam zona Kabupaten Kampar merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPU se-Indonesia pada 15 Februari 2014. Kelima desa tersebut antara lain Tanah Datar, Rimbo Jaya, Rimbo Makmur, Muara Intan, dan Intan Jaya.
