Bisnis.com, JAKARTA - Presiden mendatang mutlak mempunyai keberanian untuk melakukan reformasi sektor energi dan pangan demi melindungi kepentingan dan mewujudkan kemakmuran rakyat.
" Itu sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi sekarang, hampir semua kekayaan alam kita dikuasai oleh asing. Rakyat tidak dapat apa-apa. Ini sudah menyalahi UU,” kata Isran Noor, Capres Konvensi Rakyat, di Jakarta, Kamis (29/3).
Isran yang juga Bupati Kutai Timur itu yakin ketegasan tidak akan menyebabkan hengkangnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. “Saya bukan anti asing dan tidak menyarankan nasionalisasi. Saya hanya mengusulkan agar kontrak direnegosiasi dan direformasi. Kalaupun mereka hengkang, biar saja."
Sumber daya ini kan milik kita, jadi kita kelola sendiri saja untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Bupati Kutai Timur yang sudah berulang kali menutup perusahaan asing yang melanggar aturan kabupatennya.
Menurutnya, selain masalah pengelolaan sumber daya alam berupa migas dan pertambangan, yang harus menjadi perhatian pemerintah mendatang adalah masalah ketahanan pangan.
“Kontrak bisnis yang ada sekarang banyak yang merugikan kepentingan bangsa. Presiden baru harus yang memiliki keberanian dan keberpihakan kepada kepentingan nasional,” katanya.
Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia ini memberi contoh kontrak penjualan LNG Tangguh ke luar negeri yang hanya berkisar US$ 3 per mmbtu, padahal di dalam negeri industri harus membeli gas di atas harga US$ 10 per mmbtu.
Selain itu, berbagai kontrak di bidang pertambangan umum juga dinilai merugikan, karena yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.
Isran mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan 42 juta hektare lahan yang saat ini rusak dan terlantar untuk digarap masyarakat. Isran Noor menggambarkan seandainya 42 juta hektar lahan tersebut menyerap 50% tenaga kerja untuk penanaman, berarti 21 juta hektar lahan akan menghasilkan 10 juta tenaga kerja.
"Ini angka luar biasa untuk menambah stok pangan nasional maupun mengurangi pengangguran," kata Isran yang juga sebagai ketua umum penyuluh pertanian (Perhiptani)
