Bisnis.com, BANDUNG - DPRD Kab Bandung mengusulkan agar pembangunan industri dipusatkan di kawasan Kab Bandung timur seperti Kecamatan Majalaya, Rancaekek dan Cicalengka yang terlanjur memiliki polutan tinggi.
Demikian salah satu kesimpulan dari revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung untuk lima tahun ke depan. Revisi RTRW berbeda sekitar 20% dari lima tahun yang lalu.
Ketua Pansus RTRW DPRD Kabupaten Bandung, Firman B Sumantri mengatakan, lewat revisi perda pihaknya ingin menekan tingginya laju alihfungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri.
"Kami akan terus dorong agar alihfungsi lahan tidak terlalu besar. Revisi ini hanya sebagai penyesuaian dengan kondisi saat ini," kata Firman, kepada wartawan, Rabu (26/3/2014).
Menurut dia, upaya perbaikan Perda RTRW telah dilakukannya sejak lima tahun silam. Selanjutnya perda tersebut akan diajukan ke provinsi dan pusat untuk menghindari benturan atau tumpang tindih aturan.
Dirinya pun menegaskan, sedikitnya 32.000 hektare lahan basah di Kabupaten Bandung akan tetap dipertahankan. Akan tetapi, untuk lahan yang telah didirikan bangunan tetap akan dipertahankan.
"Kalau di kawasan itu sudah terbangun pabrik tidak mungkin diganggu lagi karena akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja," ucapnya.
Agar pembangunan permukiman tidak 'memakan' lahan persawahan, pihaknya telah menetapkan 10.000 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan.
"Tidak terlalu banyak yang dirubah. Kita di sini hanya mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%," katanya.
Untuk memanfaatkan lahan tidur serta menekan tingginya alih fungsi lahan, Pemkab Bandung mendorong masyarakatnya agar menanam padi huma.
Sebagai proyek percontohan, Pemkab Bandung menunjuk Kampung Legokjampang RW 5 Desa Sukanegara Kecamatan Soreang untuk penanaman padi huma.
Padi huma diklaim memiliki kelebihan, seperti bisa tumbuh dengan baik di atas lahan kebun yang tidak terlalu banyak air, atau di daerah perbukitan sekalipun. karena itu, padi tersebut dinilai cocok dikembangkan di beberapa daerah perbukitan yang ada di Kabupaten Bandung.
"Di kampung ini ada 200 hektare lahan yang siap ditanami padi huma. Dengan menanam padi kebun ini, tentu bisa menjadi solusi penyediaan pangan masyarakat, yang saat ini terus berlomba-lomba dengan alih fungsi lahan pesawahan menjadi pemukiman," kata Bupati Bandung Dadang M Naser.
Meski demikian, Dadang mengakui, produktivitas padi huma belum dapat diunggulkan. Karena dalam 1 hektare tanaman padi huma hanya bisa menghasilkan sekitar 2,5 ton padi. Sedangkan padi yang ditanam di sawah dengan suplai air yang cukup, bisa mencapai 6 ton padi per hektare.
Sementara itu, di Kab Cianjur dilaporkan laju alihfungsi lahan pertanian dinilai terlalu tinggi mencapai 1,7% setiap tahunnya.
Wakil Ketua DPRD Kab Cianjur Saep Lukman mengatakan, tidak sedikit sawah irigasi teknis yang tersebar di sejumlah kecamatan telah digunakan menjadi kawasan permukiman. Padahal Cianjur menjadi salah satu lumbung padi nasional.
Hal ini bisa terjadi karena ketidaktegasan pemerintah dalam menegakan aturan. Idealnya, pemerintah tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi mereka yang membangun di lahan sawah produktif.
"Seharusnya ketika pemda sudah menetapkan areal lahan sawah abadi, petaninya pun dikawal agar mereka tidak menjual atau dibangun untuk permukiman. Atau si petani dirangsang dengan bantuan benih agar setia menjadi petani," ujarnya.
Cianjur sendiri diakuinya telah mengesahkan Perda RTRW sebagai acuan bagi pemda untuk tidak sembarangan dalam menerbitkan IMB melainkan harus sesuai dengan fungsinya.
