Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta diperkirakan vakum ketika Gubernur Joko Widodo sibuk dengan kompetisi sebagai calon presiden PDI Perjuangan tahun ini.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi lantaran ketika Jokowi cuti menjadi Gubernur otomatis pemegang kendali pemerintahannya adalah Wakil Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.
Dengan begitu roda pemerintahan DKI tidak bisa berjalan stabil karena seorang Wakil Gubernur tidak bisa menandatangani kebijakan strategis. "Gubernurnya masih ada cuma cuti, itu sebabnya tidak bisa wagub membuat kebijakan strategis," katanya di Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Jokowi, kata Sanusi, diperkirakan konsentrasinya terpecah antara menjalankan pemerintahan dengan kepentingan politiknya. Keadaan seperti ini memperburuk prestasi DKI Jakarta karena hingga Maret 2014 belum ada kebijakan strategis dari sang Gubernur.
Dia mencontohkan penambahan bus Transjakarta yang ditargetkan 1.000 unit hanya terbeli 310 unit bahkan lima diantaranya mengalami kerusakan dan berkarat. Begitu juga dengan program kampung deret yang sampai sekarang baru ada beberapa yang dimulai. "Padahal dulu [Jokowi] menjanjikan semua kawasan kumuh dibangun kampung deret," ujar Sanusi.
Program lain yang dikritisi adalah lelang jabatan kepala sekolah yang sarat dengan segudang masalah akibat kejanggalan dalam proses. Alhasil dalam setahun terakhir Jokowi tidak punya kebijakans trategis sehingga jika ditambah Jokowi menggeluti pencapresan otomatis roda pemerintahan DKI bukan lebih baik.
Sanusi mengusulkan Jokowi lebih baik mundur dari jabatan Gubernur agar lebih fokus dalam pencapresan seperti halnya menteri negara yang jantan mengundurkan diri dari jabatannya yakni Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Mundurnya Jokowi dari Gubernur bertujuan agar Jakarta terhindar dari kevakuman pemerintahan.
