Bisnis.com, MOSKOW – Rusia memberi syarat penting terkait perdamaian di Ukraina.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah meminta kepada kepala urusan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton agar perjanjian yang disepakati pada 21 Februari 2013 dijadikan dasar untuk menstabilkan situasi di Ukraina.
Pernyataan tersebut disampaikan pihak kementerian luar negeri Rusia, Rabu (5/3/2014).
Dalam pernyataannya, kemenlu Rusia menyebutkan bahwa pada pertemuan Selasa “Lavrov menekankan bahwa normalisasi situasi di Ukraina seharusnya didasarkan pada upaya membangun prinsip-prinsip perjanjian tentang penanganan krisis di Ukraina pada 21 Februari.”
Dia menyebutkan bahwa persetujuan tersebut akan menjadi dasar bagi reformasi konstitusi yang akan memperhatikan keinginan seluruh wilayah di Ukraina.
Kesepakatan 21 Februari ditandatangani oleh Presiden Ukraina saat itu Viktor Yanukovych dan tiga tokoh oposisi Ukraina.
Perjanjian yang dimaksudkan untuk menghentikan pertumpahan darah dan hilangnya nyawa warga Ukraina itu meliputi beberapa hal di antaranya:
Pertama, pihak pemerintah dan oposisi Rusia setuju untuk mengadopsi hukum khusus yang akan merestorasi Konstitusi Tahun 2014 termasuk amandemen yang mungkin dilakukan.
Kedua, reformasi konstitusi dilakukan untuk menciptakan perimbangan kekuasaan antara Presiden, pemerintah, dan parlemen Ukraina yang akan mulai berlaku pada September 2014.
Ketiga, Ukraina akan segerala melaksanakan pemilihan umum setelah restorasi konstitusi terlaksana, selambat-lambatnya pada Desember 2014.
Komisi pemilihan umum akan disusun berdasar asas proporsionalitas dan dibawah persetujuan dewan kerjama keamanan Uni Eropa, OSCE dan aturan-aturan berdasar komisi Venesia.
Keempat akan dilakukan penyelidikan atas sejumlah aksi kekerasan yang telah terjadi di bawah pengawasan pemerintah, kelompok oposisi, dan Dewan di Uni Eropa.
Belum lagi kesepakatan tersebut dijalankan, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych tersingkir dan terbang meninggalkan negerinya.
Kejadian itu memancing kemarahan Rusia. Dubes Rusia untuk Uni Eropa sempat mengecam Uni Eropa yang membiarkan perjanjian itu dilanggar.
Dubes Rusia untuk Uni Eropa Vladimir Chizhov, seperti dikutip voiceofrussia.com, mengecam keputusan 28 menteri luar negeri negara-negara anggota Uni Eropa yang mengabaikan perjanjian tersebut.
