Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar memberikan klarifikasi terkait merebaknya isu penjualan Gunung Ciremai Rp60 triliun pada Chevron.
Kadis ESDM Sumarwan HS mengatakan dari sekian isu yang merebak di jalur sosial media hanya satu yang betul-betul benar.
"Yang benar hanya, Chevron menjadi salah satu peserta tender PLTP Ciremai," katanya pada Bisnis-Jabar, Senin (3/3/2014).
Dia juga membantah isu yang berhembus bahwa Chevron mengeksploitasi Geothermal akan menimbulkan dampak bagi masyarakat setempat, seperti keluarnya campuran karbon dioksida, hidrogen, sulfida, metana, dan amonia yang akan mencemari lingkungan.
Isu yang berembus di masyarakat, dampak pencemaran itu akan berpengaruh terhadap pemanasan global, hujan asam, dan bau tidak edap bahkan beracun. "Itu tidak benar, bahkan kabar kalau Ciremai diawasi BIN dan CIA itu tidak benar," katanya.
Sumarwan menjamin bahwa isu kerusakan alam dan ketersediaan air yang dihembuskan pun bisa dibantah. Menurutnya pengelolaan listrik panas bumi di dunia dan Indonesia sejauh ini aman dan ramah lingkungan dan tidak berbahaya.
Menurutnya angka Rp60 triliun pun di luar kewajaran dan perhitungan investasi panas bumi. PLTP Ciremai menurutnya diprediksi hanya membutuhkan dana Rp5 triliun dengan hitungan 1,5 MW US$ 3,5-5 juta. "Uang Rp5 triliun pun murni dana investasi mereka," katanya.
Dia mengaku kaget dengan kabar Ciremai dijual. Menurutnya penjualan Gunung hanyalah kelakar karena pada kenyataannya hal tersebut tidak bisa dilakukan. "Memangnya gunung itu milik siapa, karena PLTP ada di kawasan hutan maka nanti pada prosesnya Kementerian Kehutanan akan terlibat," katanya.
Sumarwan menjamin tidak ada kawasan hutan lindung atau Taman Nasional Gunung Ciremai yang masuk wilayah eksploitasi PLTP. Menurutnya pihaknya sudah menentukan titik-titik panas bumi di Kuningan agar tidak melanggar aturan.
Terkait tender,menurutnya pemenang proyek tersebut adalah PT Chevron. Namun karena Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ingin agar dalam pelaksanaannya swasta nasional terlibat, maka dibentuklah perusahaan konsorsium agar asing tidak menguasai seluruh proyek ini. "Kita kaget,hebat juga ada Rp60 triliun. Kami pastikan itu tidak benar," katanya.
