Bisnis.com, JAKARTA - Kerinduan warga Indonesia mengenyam kesejahteraan dari negara ternyata belum terjadi pada era demokrasi.
Pengelola negara dinilai lebih disibukkan membuat aturan tentang layanan publik dibanding mengimplementasikannya.
Hal tersebut terungkap dalam paparan Hasil Survei Demokrasi Indonesia 2013 Power Welfare and Democrazy, kerjasama UGM dan Oslo University Norwegia di Gedung Nusantara V DPR Jakarta, Rabu (25/2/2014).
Koordinator Peneliti Amalinda Savirani mengatakan sektor yang paling berperan dalam pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, perumahan umum, pensiun, fasilitas publik dan keamanan fisik adalah swasta.
"Artinya warga negara merindukan negara, tapi negara malah memberi sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan dasar ini," kata Amalinda.
Meski demikian, lanjut Amalinda, bukan berarti negara sama sekali tidak berfungsi.
Namun, lanjut dia, negara tampaknya lebih disibukkan membuat aturan tentang layanan publik.
Negara yang menjamin pemenuhan ini bukan hanya sebatas ada atau tidaknya regulasi, melainkan dalam implementasi konkret, tidak sebatas janji politisi.
"Aparatur negara pada umumnya masih lemah dalam implementasi kebijakan," ujar Amalinda.
Amalinda juga menyampaikan politik Indonesia mengarah pada munculnya populisme.
Artinya, sebuah strategi politik untuk memperluas basis dukungan melalui program prorakyat, upaya membuat komunikasi langsung antara pemimpin dengan yang dipimpin, memunculkan “apa yang disukai rakyat” dan menyederhanakan kebijakan.
Tanpa menyebut siapa pemimpin yang menggunakan strategi tersebut, dalam penelitian itu menyatakan kelahiran populisme tampaknya menandai pergeseran model politik Indonesia yang berbasis patronase atau kurang lebih birokratis.
Jangkauan populisme lebih luas. Namun populisme belum tentu berujung pada model akuntabilitas yang bersifat demokratis.
Kemudian, lanjutnya, pemimpin populis tidak bisa menghindar dari menawarkan program politik yang sesuai dengan keinginan rakyat.
Selain itu juga belum tentu menghasilkan kebijakan yang baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan publik.
