Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mulai Tahun Ini, Biaya Cetak e-KTP Jadi Urusan Daerah

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan biaya dalam mencetak Kartu Tanda Penduduk elektronik mulai 2014 telah diserahkan sebagai urusan daerah atau kabupaten/kota dan tidak lagi menjadi urusan pemerintah pusat.
Pencetakan e-KTP/JIBI
Pencetakan e-KTP/JIBI

Bisnis.com, PELEMBANG--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan biaya dalam mencetak Kartu Tanda Penduduk elektronik mulai 2014 telah diserahkan sebagai urusan daerah atau kabupaten/kota dan tidak lagi menjadi urusan pemerintah pusat.

"Kesemuanya itu tidak lain agar proses pembuatan KTP elektronik semakin cepat serta menghemat biaya," kata menteri saat sosialisasi administrasi kependudukan dan pengawasannya di Palembang, Senin (24/2/2014).

Jadi, proses pencetakan KTP elektronik itu sudah dapat dilaksanakan di daerah, bukan lagi menunggu hasil dari Jakarta, bahkan untuk memperkuat adanya perubahan pencetakan KTP elektronik itu kini ada undang-undang yang mengatur.

Selain itu, pembuatan KTP elektronik tidak dipungut biaya supaya masyarakat benar-benar diberikan kemudahan dalam pelayanan.

Bukan itu saja, pihaknya secara bertahap akan menggratiskan pelayanan kepada masyarakat, namun menteri tidak menyebutkan jenis pelayanan yang akan diberikan itu.

Pembuatan KTP elektronik memang lebih efektif karena selain dapat menghemat biaya juga dalam menertibkan administrasi kependudukan.

Hal ini karena KPT elektronik berlaku seumur hidup. "Jadi, bila sebelumnya atau diganti lima tahun sekali berapa biaya yang akan dikeluarkan," katanya.

MenurutNYA, bukan itu saja tetapi fungsi KTP elektronik juga untuk mendata lebih akurat penduduk di Indonesia. "Hal ini karena KTP elektronik terdata di seluruh Indonesia sehingga bila pembuatan dua kali sulit untuk terjadi."

Bahkan, KTP elektronik dapat mengetahui status masyakarat tersebut bila melakukan kejahatan karena sidik jarinya sudah terekam.

Sehubungan itu, KTP elektronik perlu didukung bersama terutama sehingga data yang diberikan harus akurat, tambah menteri.

Sosialisasi administrasi kependudukan dan pengawasan itu diikuti camat, lurah dan kepala desa dari kabupaten Musi Banyu Asin, Banyuasin dan Kota Palembang.

Dalam acara sosialisasi itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin juga menyambut baik dan menyatakan mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat tersebut. (Antara)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Ismail Fahmi
Sumber : Newswire

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper