Bisnis.com, PEKANBARU--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau menyatakan penambahan investasi baru di sektor perkebunan sawit sulit dilakukan saat ini karena belum selesainya peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP).
Ketua Kadin Riau Juni Ardianto Rahman mengatakan luas lahan untuk investasi di sektor perkebunan sawit minimal 5.000 hektare dan harus satu hamparan. Menurutnya lahan seluas itu sejak sepuluh tahun yang lalu tidak tersedia lagi di Riau, karena sudah banyak dikuasai oleh perusahaan besar.
"Kalau lahan sekitar 50-100 hektare masih tersedia, tapi kan itu skala masyarakat dan belum layak dikatakan investasi sebuah perusahaan besar," katanya, Selasa (28/1).
Juni mengatakan persoalan ini terjadi bermula sekitar 10 tahun silam. Pemprov Riau pernah mengeluarkan izin terhadap 1 juta hektare untuk perkebunan sawit. Setelah izin dikeluarkan dan kayunya diambil, kenyataan dilapangan, lahan tersebut tidak ditami sawit.
Juni mengatakan saat ini status lahan telantar itu belum jelas keberadaanya. Jika ingin menarik investasi di sektor sawit, status lahan itu harus segera di selesaikan.
Selain itu, katanya, tidak tersedianya hamparan lahan yang luas karena tak kunjung disahkannya RTRWP Riau oleh pemerintah pusat. Menurutnya ini harus segera didesak karena masih banyak calon investor yang mau menanamkan modalnya di Riau.
Juni mengatakan draft RTRWP Riau telah lama dirampungkan DPRD Riau. Namun, pemerintah pusat yang mencakup kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum belum juga memberikan rekomendasi persetujuan terhadap draf RTRWP Riau yang diajukan.
"Kami akan mendesak gubernur dan wakil gubernur baru nanti untuk dapat menuntaskan masalah RTRWP ini," katanya.
Juni meyakini bahwa jika RTRWP rampung lahan seluas 5.000 hektare satu hamparan akan tersedia. Menurutnya akan banyak lahan yang bisa dikonversi menjadi kebun sawit.
Menurutnya semakin banyak lahan yang tersedia akan semakin banyak investasi di bidang perkebunan sawit yang akan masuk. Juni mengatakan semakin banyak investasi akan semakin menambah serapan tenaga kerja. "Itu efek pertama yang akan dihasilkan," katanya.
Juni mengatakan dengan kuatnya pemprov ingin menggalakan industri hilir, perluasan kebun bisa menambah bahan baku untuk pabrik hilirisasi tersebut.
