Bisnis.com, MALANG – Pemerintah menargetkan jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2014 mencapai 121,7 juta, lebih banyak dari angka yang terdata saat ini 86,4 juta.
Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, mengatakan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta yang akan bekerja sama dalam program tersebut terdiri dari 1.110 rumah sakit, 8.699 Puskesmas, serta 16.756 dokter.
“Harapannya pada 2019 mendatang, seluruh masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan,” kata Ali Ghufron di Malang, Sabtu (4/1/2014).
Melalui BPJS maka tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapat layanan kesehatan. Dalam hal ini dokter maupun rumah sakit dan Puskesmas tidak bisa menolak lagi pasien utamanya pasien miskin, sehingga istilah masyarakat miskin tidak boleh sakit, sudah tidak berlaku.
“Saat ini kami terus menyempurnakan pelaksanaan BPJS kesehatan,” jelas dia.
Apalagi, imbuhnya, anggaran di bidang kesehatan yang diberikan pemerintah pada tahun ini membaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Alokasi anggaran yang berasal dari APBN di bidang kesehatan mencapai Rp44 triliun, paling tinggi dibandingkan dengan yang diterima dalam beberapa tahun terakhir.
“Meningkatnya anggaran tersebut juga membuat anggaran untuk Puskesmas meningkat,” ujarnya.
Pemerintah saat ini menambah anggaran untuk Puskesmas utamanya yang berada di Papua dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp100 juta per tahun dari sebelumnya yang hanya Rp200 per tahun.
Sementara itu, untuk Puskesmas yang berada di Pulau Jawa tetap mendapat anggaran sebesar Rp75 juta per tahun. Puskesmas di Papua maupun kawasan Indonesia timur lainnya mendapat alokasi yang lebih besar karena alasan minimnya jumlah Puskesmas.
“Dibandingkan dengan di Jawa jumlah Puskesmas di Papua lebih sedikit dan jaraknya yang jauh,” tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
