Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 senilai Rp48,713 triliun kepada muspida, pimpinan satuan kerja, serta bupati/wali kota di Sumut.
Gatot mengharapkan agar penggunaan anggaran bermanfaat dalam mencapai sasaran pembangunan 2014. Terutama untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga lingkungan.
Dia menyerahkan DIPA kementerian dan lembaga tahun 2014 kepada pimpinan 43 kementerian dan lembaga pengelola dana belanja APBN. Selain itu, Gatot menyerahkan alokasi dana transfer ke daerah untuk masing-masing provinsi kepada para bupati/wali kota di wilayah Sumut.
Untuk wilayah Sumut, alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk 2014 sebesar Rp48,713 triliun. Perinciannya satuan kerja vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp14,86 triliun, SKPD dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp300,55 miliar, SKPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar Rp384,36 miliar dan SKPD dalam rangka urusan bersama sebesar Rp510,17 miliar.
Kemudian transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp3,46 triliun, transfer ke daerah untuk kabupaten/kota sebesar Rp29,19 triliun.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara bahwa alokasi anggaran yang kita sediakan relatif besar dari keseluruhan volume belanja APBN tahun 2014," ungkapnya, Kamis (19/12/2013).
Menurutnya anggaran tersebut akan sangat bermanfaat untuk mencapai sasaran pembangunan dalam tahun 2014, utamanya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga lingkungan.
Pemanfaatan dana dalam DIPA tahun 2014 menurutnya menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Pengguna Anggaran. Untuk itu, Gatot meminta untuk memanfaatkan secara maksimal anggaran negara melalui program-program pembangunan masing-masing.
Dia merinci beberapa program strategis yang perlu mendapat perhatian yaitu pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi dan transportasi publik.
Selain itu juga program perlindungan sosial, seperti bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, kredit usaha rakyat, dan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.
Begitu pula program untuk menjaga pelaksanaan pemilu 2014 agar berjalan demokratis, lancar, aman, jujur, dan adil.
Gubernur meminta Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah perbaikan baik dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif maupun melakukan harmonisasi peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional.
Pemda juga diharapkan mampu mengendalikan dan memperbaiki pemberian izin usaha pengelolaan SDA di daerah agar lebih selektif serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara.
