Bisnis.com, JAKARTA—Pembentukan satuan tugas untuk mengamankan defisit neraca transaksi berjalan yang diketuai Presiden SBY menjadi salah satu isu utama berbagai media nasional hari ini, Rabu (4/12/2013), selain isu lima pemerintah provinsi yang melarang ekspor mineral mentah dan merosotnya nilai kapitalisasi PT Bumi Resources.
Berikut ini ringkasan berita-berita utama media Ibu Kota:
Presiden Pimpin Satuan Tugas
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui pembentukan satuan tugas untuk mencari solusi jangka pendek defisit neraca transaksi berjalan. Dalam satuan tugas yang mendorong aksi pemerintah dengan pelaku bisnis dan dunia usaha itu, Presiden menjadi ketuanya (KOMPAS).
Lima Gubernur Stop Ekspor Mineral
Niat pemerintah pusat menunda larangan ekspor mineral mentah tahun depan ditentang sejumlah pemerintah daerah. Lima gubernur bahkan menyiapkan aturan daerah yang melarang ekspor mineral mentah. Kelima provinsi itu adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat (KONTAN).
Presiden Ajak WTO Ciptakan Sistem Perdagangan yang Adil
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menciptakan sistem perdagangan multilateral yang lebih mudah, adil, dan terbuka. Sistem perdagangan seperti itu dapat meningkatkan kredibilitas WTO dan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem perdagangan multilateral (INVESTOR DAILY).
Bumi Resources Keluar dari Lima Besar
Nilai kapitalisasi saham PT Bumi Resources Tbk tidak masuk dalam daftar lima besar dari 21 emiten batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Padahal Bumi Resources merupakan produsen batu bara terbesar di Indonesia (FINANCE TODAY).
