Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan isu penyadapan Australia ke sejumlah pejabat RI belum mempengaruhi kerjasama RI-Australia.
Menteri Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan semua kerjasama RI-Australia yang dilakukan saat ini masih berdasarkan kerangka kerjasama dari 2008-2013.
“Jadi intinya, belum ada perubahan berarti karena kejadian penyadapan baru mencuat belakangan ini,” ujarnya, Rabu (20/11/2014).
Sebelumnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sempat memutuskan untuk menghentikan sementara tiga jenis kerjasama RI-Australia sebagai respon atas ketidakjelasan sikap pemerintah Australia terkait penyadapan yang dilakukan kepada sejumlah pejabat kementerian RI.
Menanggapi pernyataan SBY, Armida hanya menjelaskan komitmen tertinggi berada di bawah Presiden SBY sehingga Bappenas hanya menjalankannya.
“Saat ini kami hanya menjalankan kerjasama yang ada saja. Untuk 2014, belum ada penjelasan lebih lanjut,” tekannya.
Selain itu, pemerintah juga belum menjadwalkan pertemuan formal dengan Australia terkait kelanjutan berbagai kerjasama yang ada saat ini dan selanjutnya.
Apalagi, situasinya cukup pelik saat ini ungkapnya.
Menurutnya, kerjasama RI-Australia dalam kerangka pembangunan saat ini memiliki nilai cukup besar sekitar lebih dari US$500 juta per tahun, namun seluruhnya berbentuk hibah bukan pinjaman.
“Kebanyakan kerjasamanya di bidang sumber daya manusia (SDM), antara lain beasiswa (Australian Award Scholarship/ADS),” katanya. (ra)
