Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Hayono Isman mengatakan bahwa kontraintelijen harus diperkuat jika tidak ingin menjadi sasaran penyadapan negara asing.
Menurutnya, Komisi I DPR bersedia mendukung upaya pemerintah terkait peningkatan kemampuan kontraintelijen negara, termasuk dalam hal peningkatan anggaran.
"Kalau intelijen kita masih lemah, maka dikhawatirkan upaya penyadapan ini akan tetap terulang, karena itu dalam rangka peningkatan kemampuan dan fasilitas kontraintelijen, DPR siap mendukung peningkatan anggaran," ujar Hayono ketika dijumpai di Gedung DPR, Selasa (19/11/2013).
Lebih lanjut, Politisi Demokrat ini mengatakan bahwa pihak-pihak terkait seperti Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan pengamanan negara. "Isu penyadapan Australia harus menjadi penggugah pemerintah agar lebih memperhatikan aspek kontraintelijen."
Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan. Dia menegaskan bahwa sudah saatnya bagi Lemsaneg dan BIN untuk memiliki peralatan dan teknologi yang memadai.
Menurutnya, selama ini Lemsaneg dan BIN menggunakan alat anti sadap buatan negara asing. Sehingga, negara-negara tersebut dapat mengetahui celah untuk menyadap data-data penting negara.
"Salah satu solusi permasalahan penyadapan ini adalah mengerahkan pemuda-pemuda di dalam negeri untuk dapat menciptakan teknologi anti sadap yang sulit ditembus negara asing," jelasnya.
Seperti diketahui, telah terungkap data-data yang mengindikasikan Pemerintah Australia telah melakukan penyadapan terhadap 10 pejabat penting negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Kasus penyadapan ini berkembang hingga adanya pemanggilan pulang Duta Besar Republik Indonesia di Australia oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa berdasarkan perintah Presiden SBY.
