Bisnis.com, JAKARTA-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menegaskan pihaknya tetap mengawasi masuknya barang-barang dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sehingga tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan.
Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemekeu Agung Kuswandono, pihaknya hanya mampu mengawasi saja, tanpa memiliki kewenangan untuk melarang masuknya produk Malaysia ke wilayah tersebut.
"Jadi yang kami lakukan sekarang hanya mengawasi agar tidak memasok secara berlebihan dengan kemampuan tenaga [pagawai] Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan yang ada saat ini," ujarnya, seperti dikutip Antara, Rabu (9/10/2013).
Dia mengungkapkan produk Malaysia seperti tabung gas elpiji memang marak di Nunukan, tetapi itu menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat.
Namun demikian, katanya, tabung gas itu sebenarnya bukan barang larangan masuk ke Indonesia sehingga Instansi Kepabeanan itu tidak dapat melarangnya.
Apalagi, imbuhnya, tabung gas elpiji produk dalam negeri sangat sulit diperoleh masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga diberikan kesempatan untuk memasok dari Malaysia.
Selain itu, tabung gas asal Malaysia itu tidak dipungut bea masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal 600 ringgit Malaysia atau setara Rp2,1 juta dengan nilai tukar Rp3.500 per 1 ringgit Malaysia.
Agung menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan bea dan cukai terhadap masuknya barang dari Malaysia dengan tetap bekerja sama dengan unsur lainnya seperti PT Pelindo, pemda, TNI/Polri berdasarkan kesepakatan bersama.
Dia menegaskan bea dan cukai berupaya maksimal menghormati dan menghargai kondisi wilayah di perbatasan di Kabupaten Nunukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya, yang sebagian besar memang diperoleh dari luar negeri tanpa melakukan pelarangan sebagai bagian menjaga NKRI.
Selain itu, antara masyarakat Kabupaten Nunukan dengan Tawau Malaysia telah memiliki hubungan bisnis sejak dahulu kala sehingga pendekatan yang dilakukan selama ini secara manusiawi.
Menurutnya, apabila pemerintah mematok harus menggunakan produk dalam negeri, sangat sulit dilakukan akibat jangkauannya jauh dan membutuhkan waktu yang lama.
"Jadi mari kita memperbaiki kondisi ini bersama-sama dan tidak saling menyalahkan," katanya.
