KTT APEC 2013: Investasi Publik & Swasta agar Selaras

Bisnis.com, JAKARTA — Sinkronisasi investasi dari sektor swasta dan publik dinilai masih menjadi salah satu problem yang perlu mendapatkan fokus utama dalam forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali tahun ini.
Wike Dita Herlinda
Wike Dita Herlinda - Bisnis.com 02 Oktober 2013  |  07:57 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Sinkronisasi investasi dari sektor swasta dan publik dinilai masih menjadi salah satu problem yang perlu mendapatkan fokus utama dalam forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali tahun ini.

Amin Subekti, Direktur Eksekutif APEC Business Advisory Council (ABAC) menjelaskan pemerintah Asia Pasifik harus menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih fleksibel, terintegrasi, dan saling terkait guna mendongkrak pertumbuhan yang lebih inklusif.

“Dari segi bisnis, tantangan jangka panjang yang harus dihadapi jauh lebih rumit. Negara-negara anggota APEC termasuk Indonesia harus mem berikan kepastian bagi para investor,” ujarnya di acara APEC Study Centre Consortium Conference 2013, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tantangan jangka panjang yang utama adalah menciptakan pertumbuhan yang sustainable. Salah satu caranya adalah melalui investasi infrastruktur, sebagaimana tercakup da lam tiga pilar utama agenda APEC tahun ini.

Berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dana untuk pembangunan infrastruktur publik di seluruh dunia pada 2030 adalah US$50 triliun. Di Asia saja, dana infrastruktur publik yang ditargetkan untuk 2020 adalah US$8 triliun.

Sementara itu, di Amerika Serikat, dana yang dibutuhkan untuk memperbarui infrastruktur publik pada 2020 adalah US$3,6 triliun. Dari keseluruhan dana tersebut, tercatat 5,1% dari total investasi itu berasal dari sektor swasta.

Hal tersebut merefleksikan sektor swasta kini memiliki porsi yang lebih besar dalam hal investasi publik. Permasalahannya, sinkronisasi antara sektor publik dan swasta sangatlah sulit dicapai. “[Di Indonesia] hal tersebut belum dilakukan dengan baik,” tutur Amin.

Dia menjelaskan public-private partnership (PPP) membutuhkan wak tu yang sangat panjang dan biaya yang sangat besar. Tidak hanya itu, PPP juga membutuhkan perhatian lebih, keahlian yang tinggi, serta peraturan yang tegas.

Selain penyelarasan sektor swasta dan publik, masalah konektivitas juga menjadi hambatan bagi negara-negara APEC. Amin mencontohkan negaranegara Asean yang masih belum terintegrasi dengan baik.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ktt apec

Sumber : Bisnis Indonesia, Rabu (2/9/2013)

Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top