Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) memetakan tindak korupsi di Tangerang Selatan Banten masih menggunakan pola lama yaitu bagi-bagi proyek kepada kroni dan keluarga pengusaha.
J. Danang Widoyoko, Koordinator Badan Kerja ICW, mengatakan sebagian besar para kroni dan keluarga mendapat jatah “bagi-bagi proyek” yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga penguasa.
Ini merupakan hasil pemetaan Indonesian Corruption Watch (ICW) atas tindak korupsi di wilayah Kota Tangerang Selatan.
“Pola korupsi di Banten ini belum canggih dan masih sangat sederhana dan menggunakan pola lama. Berbeda dengan pola korupsi Nazarudin. Pola korupsi di Banten, masih berorientasi pada bagaimana mengalirkan anggaran pemerintah agar bisa masuk ke dalam lembaga pendukung, keluarga atau para kroni dalam bentuk dana bansos atau hibah, “ ujar Danang dalam sarasehan kebangsaan di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Tangerang, Minggu (29/9/2013).
Danang menjelaskan pola korupsi di Banten menggunakan pola lama dan belum cannggih, karena cenderung mencuri APBD dan membagi jatah proyek untuk pengusaha, kroni atau keluarga yang dekat dengan penguasa.
Ini berbeda dengan pola yang digunakan Nazarudin, mantan Bendahara Partai Demokrat, yang hasil korupsinya digunakan, salah satunya, untuk membeli saham Garuda Indonesia.
Pola korupsi, menurut kordinator ICW tesebut, di Indonesia dan luar negeri sangat berbeda. Di luar negeri, pola korupsi lebih mengarah pada meraup rente dari hasil pembangunan.
Di Indonesia korupsi lebih mengarah kepada menggasak keuntungan sebelum dan pada saat melakukan pembangunan.
“Hampir seluruh kontraktor dikuasi oleh perusahaan dari Jakarta dan Serang. Dari hasil pemetaan yang dilakukannyanya, bahwa praktik kolusi, korupsi dan nepotisme tersebut sangat rawan. Perusahaan kontraktor yang subur di wilayah tersebut cenderung dekat dengan keluarga penguasa."
Hadir sebagai pembicara lain adalah Daryanto – Pengamat Politik dari Pergerakan Kebangsaan dan dimoderatori oleh Ikhsan Ahmad (Dosen Politik, Universitas Tirtayasa, Banten).
Sementara itu, dalam sambutannya, Pengasuh Padepokan Kebangsaan, St. Ananta Wahana menegaskan bahwa padepokannya memang memelopori gerakan anti korupsi segala bidang di wilayah Banten.
Sementara itu, Daryanto mempertanyakan, apakah bangsa Indonesia masih perlu membicarakan korupsi? Alasannya adalah, korupsi telah menjadi produk politik -sebagai contoh kasus Hambalang.
Terbongkarnya kasus Hambalang menjadi bukti bahwa korupsi di Indonesia sudah sempurna dan sekaligus merupakan hasil kerja konspirasi antara pemburu rente, politisi dan pembuat kebijakan.
