Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (25/9) yang meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk mempertimbangkan pemindahan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmin Zulkifli, sebaiknya diabaikan saja.
Jokowi tidak perlu mempertimbangkan saran tersebut apalagi menurutinya, karena keputusan yang telah dipilih Pemerintah DKI Jakarta adalah tindakan legal dan konstitusional.
Tindakan Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama yang menempatkan Lurah Susan juga telah memenuhi prinsip good governance.
Saran Mendagri terkait Lurah Susan semakin menunjukkan posisi politik Gamawan Fauzi dalam mengelola berbagai ketegangan sosial atas dasar agama dan etnis.
Gamawan yang selama ini diidentifikasi dekat dengan organisasi-organisasi tertentu, dalam kasus Lurah Susan, menunjukkan sikap akomodasionis yang berlebihan untuk memenuhi kehendak politik penyeragaman atas nama agama dan mayoritas.
Gambaran sikap Gamawan juga mempertegas bahwa berbagai ketegangan sosial tidak teratasi, sangat mungkin disebabkan karena posisi Menteri Dalam Negeri yang tidak berdiri dan bersikap di atas prinsip-prinsip Konstitusi dan Perundang-undangan.
SETARA Institute perlu terus meyakinkan Pemda DKI Jakarta, bahwa tindakan untuk tidak mengabulkan aspirasi warga atas dasar intoleransi adalah tindakan konstitusional dan legal dan menunjukkan secara strategis bahwa penyelenggaraan negara memang berdasar pada Konstitusi dan Perundang-undangan.
Langkah Jokowi-Ahok ini menjadi preseden dan pembelajaran konstruktif bagaimana cara mengelola negara berdasarkan prinsip kebhinekaan.
Sekali saja Jokowi-Ahok tunduk pada kehendak politik penyeragaman atas nama mayoritas dan agama, maka tuntutan serupa akan menular di berbagai wilayah lain di Jakarta dan di luar Jakarta.
Perlu diingat bahwa Jakarta adalah barometer toleransi dan miniatur kebhinekaan Indonesia. Kekeliruan menyikapi aspirasi intoleran sebagaimana dalam kasus Lurah Susan sangat berpotensi memecah belah kohesi sosial dan tata sosial Indonesia yang bhineka.
Pengirim:
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
