WASHINGTON - Perdebatan penetapan pagu utang Amerika Serikat kian sengit setelah 3 orang senator Tea Party berseteru dengan para senator kelas atas Republikan, sehingga semakin meruncingkan ancaman terjadinya shutdown atau kebangkrutan pemerintah pada 1 Oktober saat tahun anggaran baru dimulai.
Senator kawakan Republikan Mitch McConnell dan John Cornyn pada Senin (23/9) waktu setempat melayangkan kritik terhadap rencana senator baru Ted Cruz, Mike Lee, dan Marco Rubio yang ingin menunda beleid untuk mendanai aktivitas Pemerintah AS.
Perselisihan itu semakin menaikkan ketakutan akan terjadinya shutdown pada menit-menit terakhir, yang akan menjadi penentu apakah Pemerintah AS dapat tetap beraktivitas pekan depan setelah Republikan berusaha menutup program Obamacare (undang-undang fasilitas kesehatan yang digagas Presiden Barack Obama).
Ketegangan di Washington kian memuncak setelah Pentagon awal pekan ini merilis peringatan tentang konsekuensi shutdown. Banyak pihak menduga surat peringatan serupa akan dilayangkan oleh lembaga pemerintahan lain dalam beberapa hari ke depan.
Otorisasi Kongres terhadap pendanaan aktivitas pemerintah akan habis pada tahun fiskal yang berakhir pada 30 September, kecuali jika Kongres meloloskan resolusi keberlanjutan (continuing resolution/CR) agar pemerintah dapat terus berjalan.
“Hanya ada dua pesan yang akan disampaikan Senat ke DPR, yaitu meloloskan CR atau menutup pemerintah federal. Beleid untuk menutup Obamacare tidak akan berfungsi, dan kami tidak akan menuruti anarkis Tea Party,” tutur Pemimpin Mayoritas Harry Reid, Senin.
Jika Kongres gagal memenuhi tenggat waktu untuk menaikkan pagu utang, yang saat ini bernilai US$16,7 triliun, shutdown diprediksi akan terjadi selama beberapa jam atau beberapa hari.
Sebuah jajak pendapat CNBC awal pekan ini menunjukkan 59-19% margin responden menolak menghubungkan penutupan Obamacare dengan kemungkinan terjadinya shutdown atau kegagalan untuk menaikkan otoritas pinjaman pemerintah.
Perdebatan tentang shutdown dan pagu utang tersebut dinilai sebagai pengulangan seteru fiskal AS yang terjadi selama 3 tahun terakhir, sejak kaum Republikan mendominasi DPR pada pemilihan umum 2010.
