Bisnis.com, JAKARTA--Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai menghadapi tahun politik 2014 potensi konflik yang rawan terjadi adalah praktik politik uang.
"Sistem politik yang menuntut biaya tinggi saat ini mendorong para politisi melakukan praktik politik uang dan hal ini rawan terjadi konflik," kata Hamdi Muluk pada diskusi "Dialog Kenegeraan: Peran Negara Dalam Meredam Konflik" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (26/8/2013)
Menurut Hamdi, praktik politik uang yang mungkin dilakukan oleh sejumlah politisi ini perlu ditelusuri asal-usul sumber dananya, apakah dana pribadi atau berasal dari APBN dan APBD.
Karena itu, menghadapi tahun politik hendaknya KPK dan BPK memperketat pengawasan pengawasan aliran dana, guna mencegah peningkatan indikasi praktik korupsi sekaligus mencegah politik uang.
"Saya melihat potensi konflik yang paling mungkin terjadi adalah praktik politik uang atau bersumber pada politik uang," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP MPR RI Irgan Chairul Mahfiz menilai pada saat Indonesia menerapkan sistem pemilu tertutup konflik yang terjadi di antara politisi tidak sampai muncul ke ruang publik, tetapi diselesaikan di internal partai politik dan di antara para politisi.
Namun, dalam sistem pemilu terbuka maka konflik yang terjadi di antara politisi muncul ke ruang publik dan menjadi konsumsi pers. 0"Apalagi, pers saat ini juga terbuka."
Irgan juga menilai, potensi konflik di antara para politisi juga dipicu oleh sikap dari para politisi yang tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat.
Para politisi hendaknya memberikan contoh yang baik dengan berbuat dan memberikan pernyataan yang elegan, sehingga tidak menyulut konflik. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
