Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah RI terus memonitor upaya pergerakan kapal asal Australia yang dikirim masuk ke perairan Papua tanpa izin.
Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa saat ditemui usai Upacara Peringatan HUT ke 68 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2013).
Marty mengakui sudah mendapatkan informasi tentang ulah kelompok yang akan mengupayakan pelayaran kapal dari Cairn, Australia, menuju ke Pulau Daru, Papua New Guinea. "Itu terus kami monitor," ujar Marty.
Selain memonitor, ujarnya, Pemerintah RI juga berkomunikasi dengan Pemerintah Australia dan Papua New Guinea. Secara umum, ujarnya, pemerintah kedua negara mendukung Papua dan Papua Barat sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"[Mereka] jelas menyampaikan sikap yang mendukung Indonesia tentang provinsi Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Bahkan, menurut Marty, Pemerintah Papua New Guinea juga menolak memberikan izin kepada kapal asal Australia itu untuk masuk ke wilayahnya.
Sementara itu, Staf Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah menilai rencana kapal asal Australia untuk masuk ke wilayah perairan Papua tanpa izin tidak baik dalam kerangka hubungan bilateral.
"Untuk memasuki perairan kita kan harus ada izin. Tidak bisa dengan cara-cara seperti itu," katanya.
Lebih lanjut Faiz menyatakan sudah mengingatkan Australian untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hal keimigrasian. "Sudah diingatkan, untuk memperhatikan aspek legalitas," katanya.
_(1).jpg?w=348&h=261)
