Bisnis.com, NUSA DUA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menganggap konvensi calon presiden dari Partai Demokrat sebagai upaya pencitraan di mata publik.
"Partai Golkar pernah melakukan sistem konvensi itu pada Pemilu 2004 sehingga bisa meningkatkan citra partai dan sekaligus memiliki andil dalam kemenangan partai pada masa itu," katanya di Nusa Dua, Bali, Kamis (15/8/2013).
Menurut dia, pelaksanaan konvensi juga untuk memperkaya sistem politik di Indonesia.
Dalam konvensi capres itu harus menggunakan lembaga survei yang benar-benar independen dan tidak diragukan hasilnya oleh publik.
Namun dia mempertanyakan sistem konvensi itu. "Apakah konvensi itu dilakukan secara terbuka dan memberikan peluang kepada semua elit politik? Jika itu dilakukan secara terbuka pasti akan mengangkat elektabilitas Partai Demokrat di mata publik," ucapnya.
Sebab yang akan menetukan capres dari partai berlambang mercy itu Ketua Dewan Pertimbangan Partai DEmokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Sistem pengambilan keputusannya yang sering dipertanyakan publik, apakah sistemnya demokrasi atau tidak?," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengundang seluruh anggota konvensi komite di kediaman pribadinya, Puri Cikeas Indah.
"Tadi secara resmi Pak SBY mengucapkan terima kasih kepada 17 anggota komite untuk menjadi anggota komite konvensi yang akan mulai bekerja penuh mulai hari ini," kata Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik.
Menurut Jero, dari 17 anggota komite yang hadir malam ini 16 orang, sedangkan satu orang izin tidak hadir karena sedang berada di luar negeri.
"Mulai hari ini tentu komite akan bertugas. Pak ketua akan memimpin mulai hari ini. Majelis tinggi hanya mengawasi," ujarnya.
Disebutkan bahwa dalam pertemuan itu semua sepakat untuk menjalankan konvensi dengan serius.
Akbar Tanjung: Konvensi, Pencitraan Demokrat
Bisnis.com, NUSA DUA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menganggap konvensi calon presiden dari Partai Demokrat sebagai upaya pencitraan di mata publik. "Partai Golkar pernah melakukan sistem konvensi itu pada Pemilu 2004 sehingga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
6 menit yang lalu
Heboh Kasus Korupsi Dana CSR BI, Segini Harta Kekayaan Perry Warjiyo
33 menit yang lalu
Bareskrim Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama ke Thailand
1 jam yang lalu