Bisnis.com, MOSKWA - Pemerintah negara berkembang tengah berada di bawah tekanan kelas menengah yang menuntut belanja dan pelayanan yang lebih baik di tengah tren pembengkakan anggaran dan perlambatan pertumbuhan.
Para pembuat kebijakan, mulai dari Jakarta hingga Brasil, harus menghadapi kenyataan bahwa likuiditas global yang mendongkrak pertumbuhan selama 3 dekade terakhir kini telah mengering.
Data dari EPFR Global, institusi di Cambridge yang pemantau aliran modal, menunjukkan investor menggelontorkan US$111 miliar ke pasar negara berkembang pada 2012.
Dalam 8 pekan berakhir pada 17 Juli, para investor menarik dana sebesar US$40,3 miliar dari pasar obligasi dan ekuitas di negara-negara berkembang, seiring dengan kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan mulai memangkas stimulus pada akhir tahun ini.
Rencana pengurangan quantitative easing (QE) The Fed bukanlah pemantik kemerosotan di pasar berkembang, karena Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC) telah mengalami pelambatan sejak 2010.
Angel Gurria, Sekjen Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengatakan negara-negara berkembang lebih terpukul oleh dampak kebijakan Fed ketimbang mitra mereka di Eropa.
Hal itu terjadi karena mereka bergantung pada pertumbuhan untuk menghindari ketegangan sosial. “Kebutuhan [akan pertumbuhan di negara berkembang] jauh lebih mendasar,” ujarnya dalam sebuah wawancara di Moskwa, Jumat (19/7/2013).
Dia menjelaskan banyak keluarga di negara berkembang yang hidup di rumah dengan lantai tanah karena tidak memiliki kemampuan membeli semen. Dan, ini tidak sama dengan problem yang dihadapi kalangan menengah di Belanda.
Perlambatan pertumbuhan bukanlah satu-satunya pelatuk ketegangan sosial di negara - negara BRIC. Nomura International mengungkapkan ledakan kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi di Brasil dan Turki—dan 11 negara lain termasuk China, India, Rusia, Argentina, dan Venezuela—meningkatkan risiko pergeseran pasar akibat kerusuhan sipil dalam jangka pendek hingga menengah.
