Bisnis.com, JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertanyakan penahanan Mohamed Mursi setelah digulingkan dari kursi presiden dalam kudeta militer di Mesir pada 3 Juli.
Pejabat puncak yang membidangi hak asasi manusia di PBB, Navi Pillay, telah meminta pemerintah Mesir baru untuk menjelaskan dasar hukum penahanan dan apakah uji coba direncanakan sebelumnya.
Mursi ditahan di sebuah lokasi yang dirahasiakan oleh tentara dan sejumlah pemimpin senior Ikhwanul Muslimin juga ditahan dalam beberapa hari terakhir, yang menyebabkan ketakutan akan tindakan kekerasan meluas.
"Kami secara khusus bertanya tentang Mursi dan tim kepresidenannya di samping orang lain yang ditangkap. Kami bahkan tidak tahu berapa banyak orang dalam hal ini," kata juru bicara Pillay, Rupert Colville kepada wartawan di Jenewa, sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu (20/7).
Pendukung Mursi bersiap berjaga-jaga di luar sebuah masjid di pinggiran Kairo, Nasr City. Ribuan berkumpul di sana pada Jumat untuk terlibat dalam protes. Namun, musim panas yang sengit datang ketika warga Muslim tengah berpuasa dan membuat beberapa pendukung pergi.
"Malam ini, malam ini, malam ini, Sisi akan turun malam ini," teriak kerumunan, mengacu pada Jenderal Abdel Fattah al-Sisi-, kepala angkatan bersenjata, yang memainkan peran sentral dalam mendorong Mursi dari pemerintahan.
Dalam pidato pertamanya sebagai presiden sementara, Adli Mansour, yang sebelumnya kepala mahkamah konstitusi, pada Kamis (18/7) berjanji melawan orang-orang yang ingin mengacaukan negara.
"Kami akan melewati tahap kritis dan beberapa ingin kami bergerak ke arah kekacauan, tetapi kami ingin bergerak menuju stabilitas," katanya dalam pidato di televisi.
Mesir, negara dengan populasi terbesar di kawasan Arab, adalah engsel strategis antara Timur Tengah dan Afrika Utara. Negeri itu telah lama menjadi sekutu AS yang penting di wilayah itu.
Washington yang berusaha melangkah pelan melewati krisis, ragu-ragu apakah memberikan pernyataan pada jatuhnya Mursi, sebuah langkah yang akan memaksa Amerika Serikat menghentikan semua bantuan ke Kairo, termasuk beberapa US$1,3 miliar yang diberikan setiap tahun kepada militer.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry yang menelepon Menteri Mesir baru, Nabil Fahmy, mengungkapkan harapan bahwa masa transisi pemerintahan akan berhasil, seperti disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir.
Para pemimpin Ikhwanul Muslimin mengatakan mereka tidak akan menggunakan kekerasan dalam kampanye mengembalikan Mursi.
"Tujuan dari aksi massa ini adalah damai kedamaian dalam aksi di alun-alun Mesir adalah untuk memaksa komplotan kudeta membalikkan aksi mereka," kata Essam el Erian-, seorang pejabat senior Ikhwanul, di halaman Facebook-nya.
