Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kota Batu Optimalkan Badan Permusyawaratan Desa

BISNIS.COM, BATU-Walikota Batu Eddy Rumpoko mengajak seluruh masyarakat utamanya yang tergabung dalam Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BISNIS.COM, BATU-Walikota Batu Eddy Rumpoko mengajak seluruh masyarakat utamanya yang tergabung dalam Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Eddy Rumpoko, saat ini jumlah penduduk yang belum sejahtera di Kota Batu sebanyak 4% dari total jumlah penduduk yang mencapai 202.366 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan yakni Batu, Bumiaji, dan Junrejo.

“Harapannya anggota BPD bisa berupaya ikut mengentaskan kemiskinan salah satunya membantu meneliti kembali berapakah jumlah riil warga miskin yang ada di Kota Batu,” kata Eddy, Kamis (4/7/2013).

Pembangunan desa di Kota Batu terancam terhambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan warganya jika BPD yang ada tidak mampu memosisikan dirinya dan melaksanakan fungsi dan tugasnya. Apalagi Batu saat ini tengah fokus pada pengembangan desa wisata.

Untuk itu semua anggota BPD yang ada di masing-masing desa diharapkan  bisa menyerap semua semua aspirasi warga desa. Mengingat keberadaan anggota BPD dalam melaksanakan tugas harus bisa mengimbangi sistem dan kebijakan dari pemerintahan desa.

“Dengan demikian maka pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa akan sesuai dengan kebutuhan dari warga desanya,” jelas dia.

Apalagi banyak anggota BPD di Kota Batu yang berangkat dari organisasi massa (ormas),  partai politik (parpol) bahkan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan latar belakang PNS misalnya anggota BPD harus benar-benar bisa me-manage dan memilah kinerjanya agar tidak terjadi tumpang tindih sebagai anggota BPD dan staf pemerintahan.

“PNS yang merangkap menjadi anggota BPD agar tetap menjaga tugasnya jangan sampai kerjanya di pemerintahan atau kedinasan menjadi terbengkalai karena alasan mengurusi BPD. Jika tidak mampu membagi tugas lebih baik PNS tidak menjadi anggota BPD,” ujarnya.

Sedangkan untuk anggota BPD yang berasal dari  kalangan parpol untuk tidak menjadikan lembaga tersebut sebagai ajang berpolitik. Namun  bisa menjadi  sparing partner dari perangkat desa. Sikap itu diperlukan agar kerja perangkat desa bisa lebih maksimal demi jalannya roda pembangunan dan pemerintahan desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : M. Sofi’I
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper