Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rizal Ramli: Inilah 3 Defisit Warisan Pemerintahan SBY

BISNIS.COM, JAKARTA—Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebutkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan tiga defisit yang tidak bisa diselesaikan sehingga kian menyengsarakan rakyat.

BISNIS.COM, JAKARTA—Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebutkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan tiga defisit yang tidak bisa diselesaikan sehingga kian menyengsarakan rakyat.

Menurut mantan pejabat tinggi di era pemerintahan Abdurahman Wahid itu, defisit pertama adalah defisit anggaran yang semakin membesar dari tahun ke tahun.

Defisit kedua adalah current acount deficit atau defisit transaksi berjalan yang membuat spekulan asing kian merajalela berspekulasi di Indonesia.

Defisit ketiga adalah defisit neraca pembayaran. Dengan defisit tersebut, ujarnya tingkat bunga perbankan akan naik sehingga memicu overheat perekonomian nasional.

Dia mengkhawatirkan overheat ekonomi tersebut mulai ditandai dengan kenaikan harga tanah yang tidak terkendali. Sedangkan pada sisi lain rupiah terus tertekan dari mata uang asing.

“Pemerintahan ini akan mewariskan tripple deficit. Rupiah akan anjlok, ekspor akan turun dan Indonesia akan menjadi saran tembak para spekulan,” ujarnya dalam diskusi bertema Meredam Dampak Kenaikan Sembako terhadap Daerah di Gedung Dwewan Perwakilan Daerah (DPD) , Rabu (3/7/2013).

Selain Rizal, turut menjadi nara sumber Anggota DPD Junita Maskun Sofwan dan Iryani dari YLKI.

Sementara itu, terkait upaya untuk meredam dampak kenaikan harga sembako, rizal mengatakan pemerintah harus memberlakukan sistem tarif sebagai sistem kuota untuk impor kebutuhan pokok.

Menurutnya, permainan kartel  sembako, selama ini telah membuat harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Kondisi itu, ujarnya, diperburuk oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang diberlakukan saat menjelang masuknya bulan puasa.

“Hapuskan sistem kuota dan gunakan sistem tarif.Tapi persoalannya kalau dihapus para pelaku kartel itu tidak bisa menyetor dana untuk keprluan politik ke pemerintah,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper