Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PKS Keluar Setgab, Bagaimana Hubungan Parpol Koalisi?

BISNIS.COM, SEMARANG-- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan keluarnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan memengaruhi hubungan partai politik lain dalam koalisi."Jadi begini, koalisi kan secara teoritik
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi - Bisnis.com 20 Juni 2013  |  20:54 WIB
PKS Keluar Setgab, Bagaimana Hubungan Parpol Koalisi?

BISNIS.COM, SEMARANG-- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan keluarnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan memengaruhi hubungan partai politik lain dalam koalisi.

"Jadi begini, koalisi kan secara teoritik praktik adalah kesepakatan di antara mereka-mereka (parpol) yang bergabung (berkoalisi,). Namun, yang terjadi di Indonesia berbeda," katanya di Semarang, Kamis, (20/6/2013).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  tersebut seusai cerdas cermat tingkat SMA se-Jateng, sebagai salah satu bentuk sosialisasi empat pilar kebangsaan yang diprakarsai MPR.

Menurutnya,  koalisi parpol yang terjadi dalam perpolitikan di Indonesia sekarang ini adalah kontrak kerja masing-masing parpol dengan Presiden sehingga hubungan salah satu parpol tak memengaruhi parpol lain.

Demikian pula dengan kerenggangan hubungan PKS dengan koalisi yang terjadi sekarang ini, kata Lukman,  PPP tidak dalam posisi mendorong memutuskan kontrak dengan PKS atau menolak karena semua kewenangan Presiden.

"Jadi, PPP tidak dalam posisi mendukung atau menolak ketika, misalnya, Presiden ingin memutuskan kontrak dengan PKS. Apakah tetap dipertahankan, dilanjutkan, diputus sepenuhnya otoritas Presiden," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya, keputusan untuk tetap mempertahankan atau melepas PKS dari koalisi sepenuhnya menjadi otoritas penuh Presiden, sesuai dengan kontrak kerja koalisi yang terjalin dengan masing-masing parpol.

"Presiden juga memiliki kewenangan dan otoritas penuh mengangkat pembantu-pembantunya (menteri.) dalam kabinet sehingga semuanya berpulang pada Presiden apakah masih memerlukan menteri dari PKS?"  tegas  Lukman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pks ppp koalisi setgab
Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top