BISNIS.COM, JAKARTA—Sejumlah media cetak hari ini, Rabu (22/5/2013), menyoroti berbagai isu ekonomi di antaranya rencana pelonggaran insentif fiskal oleh Menkeu Chatib Basri, kenaikan harga BBM yang dinilai memboroskan anggaran negara, hingga tingginya potential gain perusahaan asing yang punya saham di perusahaan nasional.
“Insentif Akan dilonggarkan:Skema Lama Dievaluasi”: Menkeu Chatib Basri bakal melonggarkan insentif fiskal guna memacu investasi karena skema yang ada terbukti kurang menarik. Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memberikan pandangan serupa (Kompas)
“BBM Naik, Anggaran Negara Tetap Boros: Membedah isu RAPBN Perubahan 2013 yang menyiratkan pesimisme pemerintah”: Mulai Rabu (22/5) ini, pemerintah dan DPR akan membahas RAPBN Perubahan 2013. Berdasarkan data yang diterima Kontan, calon revisi beleid anggaran negara ini memperlihatkan defisit nan menganga serta memberi sinyal pesimisme pemerintah (Kontan).
“Pemerintah Pasang Target Muluk dan Sulit Dicapai: Pertumbuhan ekonomi 2014 diskenariokan 6,9%”: Target pertumbuhan ekonomi 2014 yang dicanangkan pemerintah sebesar 6,9% sangat sulit dicapai. Pasalnya, situasi ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga mengurangi kesempatan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dari seksi ekspor (Neraca).
“Asing Raup Potensi Gain Rp537 Triliun”: Sebanyak 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar memberikan potensi keuntungan investasi (potential gain) Rp920,7 triliun kepada para pemilik saham mayoritas selama lima tahun terakhir. Investor asing, yaitu Philip Morris, Jardine Cycle and Carriage Ltd, dan Unilever menikmati potential gain paling besar, sekitar Rp537,6 triliun, melalui kepemilikan saham mayoritas masing-masing di PT HM Sampoerna Tbk, PT Astra International Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk. (INVESTOR DAILY)
“Pemerintah akan Relaksasi Aturan Pajak dan DNI: Pemberian insentif seperti tax holiday harus dilakukan secara selektif guna menghindari berkurangnya penerimaan pajak pemerintah."
Pemerintah akan merelaksasi sejumlah aturan pajak seperti tax holiday dan tax allowance serta merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mendorong masuknya investasi. Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan perbaikan aturan dan insentif ini juga akan memperbaiki kinerja neraca pembayaran Indonesia (INDONESIA FINANCE TODAY).
.jpg?w=348&h=261)
