BISNIS.COM, JAKARTA-Anggaran untuk program kependudukan dirasakan sangat terbatas, padahal kompleksitas bidang kependudukan dari waktu ke waktu semakin besar.
Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sudibyo Alimoeso, mengatakan untuk mengatasinya perlu dilakukan program prioritas kependudukan dan pemantauan terhadap aliran sumber dana yang dikucurkan.
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD-FEUI) menyebutkan anggaran pendapatan untuk aktivitas di bidang kependudukan baik untuk instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih kurang.
Berdasarkan hasil survei Arus Mobilitas Sumber Dana (The Resource Flows Indonesia Survey/RFIS) yang dilakukan oleh UNFPA dan The Netherland Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), anggaran pendapatan program kependudukan pada tahun anggaran 2011 meningkat sebesar 8,1% dibandingkan dengan 2010.
Menurut LD-FEUI yang mengolah data survei anggaran pendapatan program kependudukan 2011, walau nilai anggarannya naik, tapi tetap belum mencapai angka ideal.
Anggaran Pendapatan Program Kependudukan pada 2011 mencapai Rp6,4 triliun atau naik 8,1% dibanding dengan 2010. Mayoritas anggaran pendapatan diterima instansi pemerintah sebesar Rp6,3 triliun (98,7%) dan LSM sebesar Rp83,3 miliar (1,3%).
“Memang nilainya naik, tapi jumlahnya belum memadai dan ideal,” kata Omas Bulan Samosir Rajaguguk, Peneliti LD-FEUI.
LD-FEUI menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp6,4 triliun tidak memadai. Sebab, berdasarkan sensus pendudukan 2010, jumlah penduduk usia subur (15-55 tahun) mencapai 142,5 juta penduduk terdiri dari 71,5 juta orang perempuan dan 70,9 juta laki-laki.(yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
