.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta SKK Migas untuk menolak semua upaya intervensi politik dalam pengaturan bisnis hulu migas.
Instruksi tersebut disampaikan presiden sebelum menerima laporan mengenai kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dipimpin oleh Rudi Rubiandini.
“Saya yakin pimpinan SKK Migas akan tegas, tetapi kalau ada yang nekat sampaikan kalau tugas dari presiden adalah jalankan usaha hulu migas sesuai aturan,” katanya di Kantor Presiden, Selasa (7/9/2013).
SBY mengaku sering mendapatkan berita dan cerita mengenai berbagai upaya intervensi politik untuk kepentingan bisnis dalam pengaturan kegiatan hulu migas.
Intervensi politik, lanjutnya, harus dicegah, karena dapat merusak tata kelola baik bisnis hulu migas dan berpotensi merugikan negara.
“Saya berpesan untuk jaga dan lindungi jangan sampai ada yang merusak. Kita ingin menegakkan governance usaha hulu migas. Kalau ada yang di luar sistem dan tidak sesuai peraturan, tolak saja dengan tegas,” kata presiden.
SKK Migas adalah badan bentukan pemerintah yang berada di bawah Kementerian ESDM untuk menggantikan peran BP Migas yang dibubarkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Presiden No. 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan Komisi Pengawas SKK Migas harus menyampaikan laporan kepada presiden paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan.
Komisi Pengawas SKK Migas terdiri dari Menteri ESDM Jero Wacik sebagai ketua, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati sebagai wakil ketua, Kepala BKPM Chatib Basri dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo sebagai anggota.
Dalam laporan SKK Migas hari ini, Presiden didampingi oleh Jero, Plt Menteri Keuangan/Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. (SEP)
